Surabaya, headlinejatim.com — Ratusan suara mahasiswa bergema di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (19/8/2025). Sekitar 400 massa aksi dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Nakama Bergerak turun ke jalan dengan membawa isu besar bertajuk De(ad)mokrasi Indonesia, Indonesia Sold Out.
Aksi ini berlangsung pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Massa datang dari berbagai organisasi mahasiswa, antara lain BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jatim, BEM Universitas Airlangga, BEM UNISLA, BEM UTM, BEM PPNS, BEM Telkom, hingga organisasi ekstra kampus seperti GMNI, HMI, dan PMII. Tidak ketinggalan sejumlah himpunan mahasiswa turut memperkuat barisan.
“Kami hadir untuk menyuarakan keresahan rakyat. Demokrasi tidak boleh dijual, apalagi ditukar dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit,” tegas M. Aqomaddin, Presiden BEM UNISLA sekaligus Koordinator Umum aksi.
Dalam pernyataannya, Aliansi Nakama Bergerak mengajukan delapan tuntutan pokok. Mulai dari cabut dan revisi seluruh produk hukum bermasalah, wujudkan reformasi aparat keamanan dan adili pelanggar HAM, hingga menolak kebijakan ekonomi yang dinilai mencekik rakyat.
Mereka juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik serta pemerataan pendidikan gratis, menghentikan perampasan tanah adat, hingga menolak penulisan ulang sejarah yang dianggap sarat kepentingan politik.
“Rakyat makin terhimpit dengan kenaikan pajak dan kebijakan yang tidak pro masyarakat kecil. Sementara gaji DPR justru dinaikkan. Ini jelas tidak adil,” teriak M. Rizqi Senja Virawan, Menteri Koordinator Pergerakan BEM UNAIR sekaligus Koordinator Lapangan aksi.
Selain delapan tuntutan utama, mahasiswa juga menyoroti 30 isu turunan, di antaranya penolakan terhadap RKUHAP, Perpres Nomor 66 Tahun 2025, UU TNI, tambang ilegal, rangkap jabatan wakil menteri, hingga penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto.
Mereka juga mendesak pemerintah mengawal pembangunan IKN dengan transparansi, menghentikan kriminalisasi aktivis, hingga menuntut kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih rasional.
Meski berlangsung damai, suasana aksi penuh tensi. Yel-yel, orasi, dan poster tuntutan memenuhi halaman depan DPRD Jatim. Mahasiswa berulang kali menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar perlawanan simbolik, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Kami akan terus mengawal hingga tuntutan ini dijawab. Demokrasi harus dibersihkan dari praktik kotor, rakyat jangan lagi jadi korban,” seru salah satu orator di tengah kerumunan.
Di balik derasnya hujan dan ada orasi-orasi yang panas, aksi ini juga memunculkan wajah solidaritas. Mahasiswa berbagai almamater saling membagi air mineral, menolong kawan yang kehausan, dan memastikan barisan tetap tertib.
Ratusan mahasiswa yang membawa bendera dari masing-masing kampus dan organisasi ekstra kampus itu ditemui oleh Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, bahwa pihaknya siap untuk mengakomodir tuntutan dari mahasiswa.
“Tuntutan yang sangat banyak ini ya mungkin pemerintah pusat akan menjadi catatan, masukan dari pada mahasiswa yang demo pada sore hari ini. Saya kira masukan dari teman-teman BEM itu gak boleh kita abaikan, tapi ini realitas kejadian di tengah-tengah masyarakat kita,” ungkap Musyafak setelah menemui mahasiswa.
