Bupati Lumajang Indah Amperawati instruksikan efisiensi energi dan penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN.
LUMAJANG, HeadlineJatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas daerah melalui kebijakan efisiensi energi yang ketat. Salah satu poin strategis yang ditetapkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dinamika global yang berdampak pada ketahanan sumber daya domestik. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa langkah penghematan energi harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus tetap siap dan adaptif. Efisiensi energi menjadi salah satu langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan operasional kita,” ujar Bunda Indah, sapaan akrabnya, saat memimpin Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini di Aula BKD Lumajang, Kamis (9/4/2026).
Dalam implementasinya, Pemkab Lumajang mendorong pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan penghematan listrik di seluruh lingkungan pemerintahan. Kebijakan WFH setiap hari Jumat dinilai sebagai strategi efektif untuk menekan konsumsi energi di gedung-gedung perkantoran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Kami terus mendorong budaya kerja yang efisien. Melalui WFH pada hari Jumat, penggunaan energi di kantor-kantor dinas bisa lebih terkendali dan dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” jelas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat dan birokrasi. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap penggunaan aset negara yang mengonsumsi energi besar.
Pemkab Lumajang berkomitmen untuk terus mengoptimalkan koordinasi lintas sektor guna memastikan kebijakan ini berjalan tepat sasaran. Dengan langkah kolaboratif ini, pemerintah optimistis stabilitas daerah tetap terjaga di tengah fluktuasi kondisi global.
“Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih cerdas dan efektif,” pungkasnya.
