SURABAYA, Headlinejatim.com — Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi kehutanan berbasis masyarakat. Pada Triwulan I 2026, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) di provinsi ini mencapai Rp367,95 miliar atau berkontribusi 59,38 persen dari total nasional.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, capaian tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional sekaligus menunjukkan tren pertumbuhan signifikan. Dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp290,53 miliar, terjadi peningkatan 26,64 persen.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Jawa Timur semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah yang signifikan,” ujar Khofifah, Senin (6/4).
Secara nasional, total NTE KTH pada Triwulan I 2026 tercatat Rp619,58 miliar atau naik 15,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, Jawa Timur menjadi kontributor utama dengan porsi lebih dari separuh capaian nasional.
Capaian ini ditopang oleh kinerja sejumlah daerah yang menjadi motor penggerak ekonomi kehutanan masyarakat. Kabupaten Trenggalek mencatatkan nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar. Disusul Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, serta Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.
Menurut Khofifah, keberhasilan ini tidak lepas dari penguatan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan dalam melakukan pendampingan di lapangan.
“Pendampingan yang intensif dan berbasis potensi lokal terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi KTH secara signifikan,” katanya.
Selain kuat di pasar domestik, KTH Jawa Timur juga mulai menunjukkan daya saing global. Salah satunya KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.
Di sisi komoditas, NTE KTH Jawa Timur masih didominasi hasil hutan kayu dengan kontribusi lebih dari Rp200 miliar. Namun demikian, pemerintah mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan usaha.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjut Khofifah, akan terus memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar.
“Kami ingin memastikan KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
