SURABAYA, HeadlineJatim.com – Di balik capaian kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur yang menembus 98,33 persen, tersimpan perubahan arah pembangunan yang lebih mendasar, desa kini menjadi pusat pertumbuhan baru.
Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memaparkan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (30/3/2026).
Dari total 4.021 indikator program, sebanyak 98,33 persen terealisasi, naik tipis dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini juga diiringi raihan 133 penghargaan sepanjang 2025. Namun, di luar angka-angka tersebut, Pemprov Jatim menegaskan bahwa transformasi desa menjadi indikator paling strategis dalam arah pembangunan.
Desa Ambil Alih Peran, Kota Tak Lagi Dominan
Jawa Timur kini memiliki 4.716 desa mandiri atau sekitar 23 persen dari total desa mandiri nasional. Angka ini menjadikan Jatim sebagai penyumbang terbesar di Indonesia.
“Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan, tetapi bergerak kuat dari desa,” ujar Khofifah.
Peningkatan status desa ini berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan yang signifikan. Pada 2025, angka kemiskinan turun menjadi 9,30 persen atau berkurang sekitar 89,53 ribu jiwa. Bahkan dalam periode 2020–2025, penurunan kemiskinan di Jatim mencapai 781,68 ribu jiwa, tertinggi secara nasional.
Efek lanjutan dari transformasi desa tersebut terlihat pada menurunnya ketimpangan ekonomi. Rasio gini Jawa Timur tercatat di angka 0,359, menjadi yang terendah dalam enam tahun terakhir.
Data ini memperkuat sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi tak lagi terkonsentrasi di kota besar, tetapi mulai menyebar ke wilayah desa dan pinggiran.
Di saat yang sama, indikator kesejahteraan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,13, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari angka nasional.
Transformasi berbasis desa ini berlangsung di tengah kinerja ekonomi yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,33 persen, melampaui target RKPD. Inflasi terkendali di angka 2,93 persen, sementara investasi menembus Rp147,7 triliun, tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Di sektor perdagangan, ekspor meningkat 16,61 persen. Misi dagang dalam negeri mencatat transaksi Rp16,31 triliun, melampaui capaian kumulatif lima tahun sebelumnya, sementara ekspansi ke pasar global seperti Singapura menghasilkan Rp4,16 triliun.
Penguatan desa juga diperkuat melalui program nasional yang diadopsi daerah. Pemerintah Provinsi Jatim menuntaskan 100 persen pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebanyak 8.494 unit.
Selain itu, terdapat 26 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi (terbanyak secara nasional) sebagai upaya memutus rantai kemiskinan berbasis pendidikan, sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.
Khofifah menegaskan, capaian LKPJ 2025 bukan sekadar angka keberhasilan, tetapi fondasi untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan merata.
“Pembangunan Jawa Timur tidak hanya tumbuh, tetapi juga inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan desa sebagai episentrum baru dan ketimpangan yang terus menurun, Jawa Timur kini memasuki fase baru. Menjaga agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga benar-benar dirasakan hingga ke akar rumput.
