JAKARTA, HeadlineJatim.com – Krisis energi global mulai menunjukkan dampak nyata. Sejumlah negara sudah goyah. Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh dilanda krisis bahan bakar minyak (BBM).
Indonesia? Belum sampai ke titik itu. Tapi sinyal bahayanya sudah terlihat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, ancaman terbesar bukan pada lonjakan harga seperti yang umum dikhawatirkan, melainkan potensi terhentinya pasokan energi.
“Kalau harga naik, itu masih bisa kita kelola. Yang berbahaya itu kalau suplai berhenti. Itu yang harus kita antisipasi dari sekarang,” tegasnya, Rabu (25/3/2026).
Bandingkan Kondisinya:
- Filipina: Sudah masuk fase darurat energi nasional → indikasi tekanan pasokan dan ketergantungan impor tinggi
- Bangladesh: Krisis BBM → distribusi terganggu, aktivitas ekonomi ikut terpukul
- Indonesia: Masih aman → pasokan tersedia, APBN masih kuat menahan gejolak harga
Namun, menurut Purbaya, posisi “aman” Indonesia saat ini bukan jaminan bebas risiko. Konflik Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok global secara tiba-tiba—dan saat itu terjadi, dampaknya bisa jauh lebih berat daripada sekadar kenaikan harga.
Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan APBN masih cukup kuat hingga akhir tahun. Subsidi energi belum akan diutak-atik dalam waktu dekat.
“Sampai sekarang masih aman. Kita belum perlu ubah APBN. Tapi kalau nanti harga melonjak tinggi, pasti kita hitung ulang,” ujarnya.
Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, terutama jika situasi global memburuk secara signifikan.
Alarm Dini untuk RI
Apa yang terjadi di Filipina dan Bangladesh kini menjadi cermin nyata. Krisis energi bukan lagi potensi tapi sudah terjadi di depan mata.
Indonesia mungkin belum terdampak langsung. Namun jika suplai global mulai tersendat, status “aman” bisa berubah dalam hitungan waktu.
Dan saat itu terjadi, persoalannya bukan lagi mahal atau tidak, tetapi ada atau tidak.
