GRESIK, HeadlineJatim.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi karut-marut tata kelola komoditas nasional.
Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah sektor kakao, di mana Indonesia terjebak dalam paradoks: menjadi produsen raksasa dunia namun masih harus merogoh kocek triliunan rupiah untuk impor.
Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia dengan capaian produksi menyentuh angka 739.483 ton pada tahun 2022. Namun, ironisnya, nilai impor kakao nasional masih sangat tinggi, yakni mencapai USD 1,1 miliar atau setara dengan Rp18,7 triliun per tahun.
Menanggapi fenomena ini, Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia, menilai perlunya bedah strategi terhadap mata rantai pasok nasional. Ia mempertanyakan mengapa status sebagai produsen besar tidak otomatis menjadikan Indonesia berdaulat secara bahan baku.
“Sangat ironis. Sebagai produsen terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, mengapa kita justru mengalami defisit ketersediaan untuk industri sendiri? Ini menunjukkan adanya gap yang besar antara hasil produksi petani dengan kebutuhan spesifik industri, baik dari sisi kualitas, volume, maupun kontinuitas,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar soal jumlah produksi di hulu, melainkan struktur permintaan industri yang kompleks. Jika industri nasional belum mampu memaksimalkan potensi SDA lokal, maka ketergantungan pada pasar global akan terus membayangi ekonomi dalam negeri.
Senator yang juga Keponakan Khofifah Indar Parawansa ini menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah jawaban konkret atas persoalan ini. Hilirisasi dianggap mampu memutus rantai inefisiensi dan meningkatkan nilai tambah komoditas di tangan rakyat.
“Rumusnya sederhana: di era geopolitik saat ini, kita harus mampu memenuhi permintaan global pada sektor di mana kita adalah produsennya. Hilirisasi adalah keniscayaan agar nilai tambah dinikmati oleh petani kita, bukan justru lari ke luar negeri melalui skema impor bahan baku olahan,” tambahnya.
Kondisi di lapangan memang menunjukkan tantangan besar. Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), produksi kakao yang didominasi petani kecil menyebabkan pasokan tersebar (fragmented) dan kualitas yang tidak seragam. Hal inilah yang membuat industri pengolahan nasional seringkali lebih memilih mengimpor demi menjaga standar produksi.
Saat ini, kapasitas industri pengolahan kakao nasional sebenarnya mampu mencapai 739 ribu ton per tahun. Namun, realisasinya baru berada di angka 50–60 persen. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian pun telah bersiap melakukan intervensi dengan alokasi anggaran Rp9,5 triliun untuk periode 2025–2027 guna merevitalisasi perkebunan rakyat, termasuk sektor kakao.
Dengan dukungan politik yang kuat dari DPD RI dan langkah eksekutif yang strategis, program hilirisasi ini diharapkan mampu menghapus “Paradoks Kakao” dan membawa Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai pasok cokelat dunia.
