Surabaya, HeadlineJatim.com – PT Dharma Lautan Utama (DLU) meluapkan protes keras atas kemacetan luar biasa di Pelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang, Banyuwangi, pada puncak arus mudik Lebaran 1147 H dan menjelang Hari Raya Nyepi, Sabtu (14/3/2026).
Direktur Operasional DLU, Rahmatika Ardianto, menilai kegagalan pemerintah dan pengelola pelabuhan dalam menyiapkan dermaga dan kapasitas kapal adalah penyebab utama antrean kendaraan yang membahayakan keselamatan penumpang.
“Kapasitas dermaga tidak sesuai jumlah kapal yang beroperasi. Kapal menunggu di arus, mesin steady, berpotensi hanyut dan benturan antar kapal. Semua bisa lebih aman kalau operasi dilakukan sesuai titik optimal dermaga,” tegas Rahmatika.
Kritik Tajam DLU: Dermaga Kurang dan Kapal Tidak Dimanfaatkan
Rahmatika menjelaskan kemacetan sudah berlangsung beberapa hari sebelum puncak arus mudik. “Seharusnya dermaga bisa melayani dua kali pulang-pergi per hari, tapi kenyataannya kapal menumpuk karena dermaga terbatas. Banyak kapal yang ada tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ini berbahaya,” kata dia.
DLU juga menyoroti aturan SKB yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. “Pengusaha logistik terpaksa memaksakan masuk dermaga karena dermaga resmi masih memiliki kapasitas kosong, tapi dilarang beroperasi akibat SKB. Semua jadi kacau,” tambah Rahmatika. Bahkan, ia menyebut ada kasus di mana kendaraan barang berusaha “nyuri-nyuri” masuk dermaga, sementara kapasitas dermaga resmi masih 70% kosong sejak tanggal 13 Maret 2026.
Dermaga Alternatif Tidak Dimanfaatkan, Blueprint Tidak Diikuti
Menurut Rahmatika, pemerintah gagal memanfaatkan dermaga alternatif di Merak maupun dermaga tambahan di Ketapang. “Sejak Januari 2022 kami sudah mendorong pembangunan dermaga baru, tapi tidak ada tindak lanjut. Kapal yang seharusnya maksimal 55 unit hanya 30 yang bisa beroperasi. Sisanya mangkrak, semakin menambah antrean,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemerintah juga tidak belajar dari pengalaman tahun lalu. “Blueprint kemacetan tahun sebelumnya tidak dijadikan acuan. Pejabat baru tidak mau belajar dari data historis. Akibatnya, pola kemacetan terulang, dan kami sebagai stakeholder paling terdampak,” ujar Rahmatika.
Selain itu, DLU menyoroti ketidakmampuan pemerintah untuk memaksimalkan dermaga yang sudah ada. “Kapal yang seharusnya beroperasi normal dipaksa bergantian, sehingga waktu tunggu semakin lama. Dermaga baru yang dibangun oleh pemerintah seperti di Jangkar atau Tembaga juga tidak dimanfaatkan karena lokasi terlalu jauh atau fasilitasnya tidak layak. Ini rugikan pengusaha kapal dan logistik,” tambahnya.
Kerugian Ekonomi dan Dampak Operasional
DLU menekankan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada pengusaha dan pemudik. “Biaya operasional meningkat, layanan tidak optimal, dan antrean kendaraan panjang. Kapal yang seharusnya menghasilkan pendapatan maksimal kini beroperasi terbatas. Ini jelas membebani pengusaha,” ujar Rahmatika.
Ia juga menyatakan bahwa koordinasi pemerintah dengan stakeholder tidak berjalan. “Seharusnya ada SOP dan masukan dari asosiasi pengusaha untuk perencanaan dermaga dan kapasitas kapal. Tapi sampai sekarang tidak ada respons nyata. Kami sudah berkali-kali menyampaikan surat dan masukan tertulis, tapi tetap diabaikan,” tegasnya.
Pengalaman Tahun Lalu Tidak Dijadikan Pelajaran
Rahmatika menyoroti bahwa pemerintah mengabaikan pengalaman kemacetan sebelumnya. “Blueprint tahun 2022 pasca-COVID itu bisa menjadi acuan. Tapi pejabat baru dan kementerian tidak memanfaatkan data tersebut. Bahkan pelaksanaan SKB pun dimajukan atau diundur tanpa mempertimbangkan efektivitas operasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, masalahnya bukan hanya teknis dermaga. “User kapal logistik tidak dilibatkan. Jalur terlalu jauh, berat, dan tidak efisien. Kapal yang ada tidak maksimal, sisanya mengganggu. Semua ini mengakibatkan kemacetan berulang,” tambahnya.
Rahmatika menegaskan solusi utama adalah optimalisasi dermaga yang ada, pembangunan dermaga tambahan, dan koordinasi dengan stakeholder. “Kalau pemerintah tetap mengabaikan masukan kami, kemacetan akan terus terjadi setiap musim mudik. Risiko keselamatan dan kerugian ekonomi akan menimpa pengusaha dan pemudik,” katanya.
Arus Mudik yang Memicu Kemacetan
Insiden ini terjadi saat arus mudik menjelang Hari Raya Nyepi mulai membanjiri Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada Sabtu (14/3/2026). Ribuan kendaraan dari Pulau Bali memadati dermaga sejak pagi hari untuk menghindari penutupan operasional pelabuhan yang dijadwalkan mulai 18–20 Maret 2026.
Berdasarkan data produksi ASDP Indonesia Ferry, tercatat total 25.400 unit kendaraan menyeberang dalam 24 jam terakhir. Lonjakan terbesar dari Gilimanuk menuju Ketapang mencapai 19.857 unit, didominasi sepeda motor sebanyak 12.611 unit.
Arah sebaliknya dari Jawa ke Bali tercatat 5.543 unit kendaraan, didominasi mobil pribadi dan bus. General Manager ASDP Ketapang, Arief Eko, menjelaskan pemudik memilih pulang lebih awal untuk menghindari penutupan total pelabuhan saat Hari Raya Nyepi. Pihak ASDP menyiagakan 55 armada kapal setiap hari untuk memastikan kelancaran penyeberangan, meski faktor alam tetap menjadi perhatian.
Data yang tercatat resmi dari pihak ASDP hingga Sabtu, 14 Maret 2026, penyeberangan Gilimanuk – Ketapang maupun sebaliknya dipadati puluhan ribu penumpang. Dari Bali ke Jawa sebanyak 62.747 penumpang, dengan rincian 12.611 sepeda motor, 4.843 mobil pribadi, 551 bus dan 1.852 truk. Sementara, dari Jawa ke Bali, mencapai 32.794 penumpang, 558 sepeda motor, 2.134 mobil pribadi, 911 bus dan 1.940 truk
