Jember, HeadlineJatim.com– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jember memastikan tidak ada kader maupun pengurus partai yang terlibat dalam pengelolaan maupun pengambilan keuntungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menegaskan sikap tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai agar seluruh struktur tunduk dan patuh terhadap garis kebijakan organisasi.
Widarto menjelaskan, instruksi DPP bukan berarti kader atau masyarakat diminta menolak menjadi penerima manfaat program MBG.
Ia meluruskan bahwa yang ditekankan adalah larangan memanfaatkan program untuk kepentingan bisnis pribadi, seperti memiliki dapur SPPG, menjadi pemasok, atau mengambil keuntungan dari program yang bersumber dari anggaran negara.
“Tentu sebagai kader partai, sebagai struktur partai kita tunduk patuh pada instruksi DPP. Yang dimaksud itu bukan sebagai penerima program. Kalau penerima program, tentu ada anggota atau kader yang anaknya sekolah, bukan dalam kapasitas disuruh menolak. Tidak,” ujar Widarto saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, larangan tersebut muncul di tengah berbagai polemik pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, termasuk keluhan wali murid terkait porsi dan kualitas gizi makanan yang disajikan, terutama selama bulan Ramadan.
Ia menilai, dalam situasi yang dinilainya masih “ruwet”, kader partai tidak boleh justru terlibat dalam praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau dugaan penyimpangan.
“Jangan sampai ada kader PDI Perjuangan yang terlibat mengambil untung di dalamnya. Program ini harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama siswa,” tegasnya.
Secara khusus di Jember, Widarto memastikan sejauh ini tidak ada pengurus DPC, pengurus anak cabang (PAC), maupun anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD yang memiliki atau mengelola dapur SPPG.
Ia mengaku sejak awal pembukaan SPPG telah mengingatkan pentingnya pemenuhan standar, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta kesiapan teknis lainnya.
Pihaknya juga telah berdiskusi dengan Ketua DPRD Jember terkait maraknya komplain wali murid, yang kemudian diteruskan kepada jajaran eksekutif dan ditindaklanjuti oleh bupati melalui pernyataan resmi.
Widarto menambahkan, apabila masih terdapat SPPG yang tidak mengindahkan arahan pemerintah maupun Badan Gizi Nasional (BGN), maka langkah tegas perlu diambil.
“Kalau memang masih ada SPPG yang bandel, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh BGN maupun bupati, maka sebaiknya ditutup saja atau dihentikan sementara sampai mereka punya komitmen dan diproses,” kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jember itu.
Terkait pengawasan, ia menegaskan PDI Perjuangan tidak secara khusus hanya mengawal MBG, melainkan seluruh program prioritas nasional, termasuk program lain di sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Pengawalan tersebut, kata dia, bertujuan agar kebijakan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Widarto Tantang Adu Data Soal Anggaran Pendidikan
Dalam kesempatan itu, Widarto juga menanggapi polemik mengenai sumber anggaran MBG. Ia menyebut total anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun, dengan sekitar Rp200 triliun lebih di antaranya disebut berasal dari alokasi anggaran pendidikan yang totalnya sekitar Rp700 triliun.
“Silakan dibantah kalau mau dibantah. Mari beradu data, beradu argumen bahwa 200 sekian triliun itu bagian dari 700 sekian triliun anggaran pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, memang terdapat argumentasi bahwa MBG menyasar siswa sehingga dapat diklaim sebagai bagian dari belanja pendidikan, termasuk dalam porsi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Namun, ia menekankan bahwa secara angka, ratusan triliun rupiah tersebut tetap diambil dari pos anggaran pendidikan.
“Bahwa ada rasionalisasi karena ini untuk siswa agar rajin sekolah dan bisa dianggap bagian dari pendidikan, itu soal lain. Monggo kita diskusikan. Tapi harus diakui bahwa 200 sekian triliun itu diambil dari anggaran pendidikan,” tandasnya.
