Denpasar, HeadlineJatim.com – Pemerintah mempercepat transformasi tata kelola bantuan sosial (bansos) nasional dengan memperluas uji coba Digital Public Infrastructure (DPI) dari Banyuwangi ke delapan kabupaten dan satu kota di Bali. Banyuwangi menjadi proyek percontohan pertama, sementara Bali ditetapkan sebagai ekspansi tahap kedua dalam skema integrasi digital berskala nasional.
Langkah ini dipimpin langsung Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rapat koordinasi tertutup di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster serta para bupati dan wali kota se-Bali untuk membahas kesiapan teknis implementasi.
Di balik ekspansi ini, pemerintah sedang membenahi persoalan struktural: sekitar 27 ribu aplikasi digital yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah selama ini berjalan tanpa integrasi sistemik. Akibatnya, terjadi tumpang tindih data, duplikasi anggaran pengembangan aplikasi, hingga potensi kebocoran dalam distribusi bantuan sosial.
Melalui DPI, ribuan aplikasi tersebut akan dikonsolidasikan dalam satu ekosistem digital terpadu berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Sistem ini dirancang untuk menyatukan basis data penerima bansos secara nasional, melakukan verifikasi dan validasi otomatis berbasis algoritma, mendeteksi anomali dan potensi penyimpangan secara real-time, serta mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi.
“Dari Banyuwangi menjadi contoh model dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi transparan dan lebih efisien,” ujar Luhut usai rapat.
Tahap awal di Banyuwangi menjadi pembuktian konsep (proof of concept) bahwa integrasi digital dapat berjalan dengan masa sanggah dan mekanisme koreksi publik. Pemerintah memastikan proses evaluasi tahap pertama hampir rampung dan menjadi dasar ekspansi paralel ke Bali.
Bali dipilih karena kesiapan infrastruktur digitalnya relatif lebih baik serta koordinasi lintas kabupaten/kota yang dinilai solid. Dengan delapan kabupaten dan satu kota, Bali menjadi miniatur implementasi skala provinsi sebelum diterapkan secara nasional.
Target Ambisius 200 Juta Penduduk Terkoneksi
Pemerintah menargetkan peluncuran resmi transformasi digital ini pada Oktober 2026. Sebelumnya, pada April 2026, uji coba akan diperluas ke 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Target akhirnya tidak main-main: 200 juta penduduk Indonesia memiliki dan terhubung ke aplikasi digital pemerintah yang terintegrasi. Aplikasi tersebut tidak hanya difokuskan pada bansos, tetapi dirancang sebagai single access platform layanan publik—mulai dari bantuan sosial, layanan administratif, hingga integrasi data kependudukan.
Jika tercapai, Indonesia berpotensi memiliki salah satu sistem layanan publik digital terintegrasi terbesar di dunia dari sisi jumlah pengguna.
Transparansi Anggaran dan Tantangan Keamanan Data serta Literasi Digital
Integrasi ini juga diklaim akan memangkas belanja pengembangan aplikasi yang selama ini tersebar di berbagai instansi. Konsolidasi sistem diharapkan mengurangi redundansi proyek digital sekaligus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.
Dalam konteks bansos, sistem berbasis AI memungkinkan pelacakan distribusi bantuan secara digital, meminimalkan penerima ganda, serta mempercepat pembaruan data penerima manfaat.
Meski menjanjikan efisiensi dan transparansi, transformasi ini tidak lepas dari tantangan besar: perlindungan data pribadi dalam sistem terintegrasi berskala nasional, kesiapan infrastruktur jaringan di daerah 3T, literasi digital masyarakat penerima manfaat, hingga kepercayaan publik terhadap sistem berbasis AI.
Pemerintah menyatakan akan menerapkan tahapan uji coba, masa sanggah, serta evaluasi bertingkat sebelum implementasi penuh secara nasional.
Ekspansi dari Banyuwangi ke Bali bukan sekadar perluasan wilayah uji coba, melainkan momentum penentu arah reformasi layanan publik Indonesia. Jika integrasi 27 ribu aplikasi benar-benar terwujud dan 200 juta penduduk terkoneksi dalam satu ekosistem digital, maka wajah distribusi bansos akan berubah total—dari pola manual yang rawan tumpang tindih menjadi sistem presisi berbasis data real-time.
Namun di titik inilah taruhannya besar: keberhasilan program ini bukan hanya soal teknologi dan AI, melainkan soal kepercayaan publik. Bali kini menjadi panggung pembuktian, apakah transformasi digital ini mampu melahirkan transparansi nyata, atau justru menjadi proyek ambisius yang tersandung kompleksitas birokrasi.
