JAKARTA, Headlinejatim.com – Di tengah kultur birokrasi yang kerap menunggu surat panggilan sebelum memberi klarifikasi, Menteri Agama Nasaruddin Umar memilih langkah berbeda. Ia mendatangi langsung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanpa pemanggilan, untuk menjelaskan penggunaan pesawat khusus dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.
Langkah itu bukan sekadar klarifikasi administratif. Ia seperti sedang menguji satu hal yang lebih besar, yakni standar etik pejabat publik.
“Saya datang ke sini untuk menyampaikan terkait kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan menggunakan pesawat khusus,” ujar Nasaruddin di Gedung KPK, Senin (23/2/2026).
Di ruang publik, isu fasilitas pejabat selalu sensitif. Biasanya, klarifikasi muncul setelah tekanan menguat. Namun kali ini, Menag datang lebih dulu. Tanpa drama. Tanpa panggilan.
Ia menegaskan bahwa pelaporan atau konsultasi ke KPK bukan hal baru baginya. Sebelumnya, ia pernah menyerahkan pemberian yang diduga terkait penyelenggaraan haji untuk ditelaah sebagai bentuk kehati-hatian.
Bagi Nasaruddin, pencegahan lebih penting daripada pembelaan.
“Laporkan apa pun yang mungkin syubhat buat kita. Laporkan apa adanya. Jangan khawatir,” tegasnya.
Pernyataan itu seperti pesan terbuka bagi para penyelenggara negara: integritas bukan hanya soal tidak korupsi, tetapi juga soal keberanian membuka diri sebelum dipersoalkan.
Ujian Integritas di Era Sensitivitas Publik
Di era ketika publik semakin kritis terhadap gaya hidup pejabat, penggunaan pesawat khusus mudah menjadi bola panas. Namun alih-alih membiarkan narasi berkembang liar, Menag memilih mengambil alih kendali komunikasi.
Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya membangun standar baru: pejabat tidak menunggu dicurigai, tetapi aktif memastikan tak ada ruang abu-abu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut langkah tersebut sebagai teladan positif. Menurutnya, pelaporan sejak awal adalah bentuk mitigasi risiko dan bagian penting dari pencegahan konflik kepentingan.
“Ada komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi. Ini juga menjadi edukasi bagi penyelenggara negara maupun masyarakat,” ujarnya.
Substansi kunjungan kerja Menag ke Sulawesi Selatan adalah peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar. Namun yang kini menjadi sorotan justru cara ia merespons potensi polemik.
Di tengah banyaknya pejabat yang kerap defensif, langkah proaktif ini menghadirkan kontras. Bukan hanya menjawab isu pesawat khusus, tetapi memperlihatkan sikap: transparansi tidak harus lahir dari tekanan.
Apakah ini akan menjadi preseden baru bagi menteri lain? Belum tentu. Namun setidaknya, satu pesan telah dikirim dengan jelas dari Gedung KPK hari itu, bahwa standar etik pejabat bisa ditantang, dan ditinggikan, oleh kesadaran sendiri.
