Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak saat temui pers di Gedung DPRD Jawa Timur.(Humas Pemprov)
SURABAYA, HeadlineJatim.com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan respons tegas terkait sorotan fraksi DPRD Jatim mengenai kondisi keuangan PT Jamkrida Jawa Timur. Hal ini menyusul laporan bahwa gearing ratio perusahaan penjaminan milik daerah tersebut telah menyentuh angka 35 kali.
Pernyataan tersebut disampaikan Emil usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (23/2/2026). Ia menekankan bahwa penguatan modal dan tata kelola yang prudent (hati-hati) adalah harga mati agar perusahaan tetap sehat dalam menjamin risiko kredit rakyat.
Emil menjelaskan bahwa setiap penyertaan modal negara harus dibarengi dengan kecukupan rasio dan manajemen risiko yang ketat. Menurutnya, Jamkrida diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi yang melengkapi program pusat.
“Makanya, upaya kita agar pajak masyarakat bisa seluas-luasnya untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan komplementer terhadap program-program pusat, maka Jamkrida ini ingin didorong. Tapi, sekali lagi, kita perlu tata kelola yang baik,” ujar Emil.
Sebagai informasi, dalam industri penjaminan, gearing ratio adalah indikator perbandingan nilai penjaminan dengan modal sendiri. Angka 35 kali yang disorot DPRD menunjukkan beban penjaminan yang cukup besar dibandingkan modal yang dimiliki, sehingga memerlukan pengawasan sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Terkait berbagai interupsi fraksi—mulai dari landasan kinerja hingga optimalisasi laba ditahan—Emil menilai hal tersebut sebagai masukan konstruktif sebelum Pemprov mengambil keputusan final.
“Saya rasa ini proses yang sangat konstruktif agar saat keputusan akhir terkait Jamkrida diambil, sudah melalui pertimbangan matang dan sesuai tata kelola serta regulasi yang berlaku. Tapi, memang ada beberapa catatan dari fraksi yang harus diperhatikan,” jelasnya.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah komposisi pembiayaan. DPRD menyoroti porsi pembiayaan multiguna dibandingkan fokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menanggapi dikotomi pembiayaan tersebut, Emil berpendapat bahwa kredit multiguna tetap memiliki dampak positif terhadap perputaran uang di masyarakat.
“Multiguna tidak selamanya buruk, karena itu juga menggerakkan ekonomi. Memang debiturnya bisa dari kelas menengah, tetapi belanjanya tetap berputar di masyarakat,” kata Emil.
Meski demikian, komitmen terhadap UMKM tetap menjadi prioritas utama. Saat ini, Jamkrida Jatim telah menyentuh lebih dari 100 ribu pelaku UMKM. Pemprov Jatim pun mematok target ambisius untuk masa depan.
“Saat ini, program penjaminan telah menyasar lebih dari 100 ribu UMKM, dengan target jangka panjang mencapai 1 juta bagi pelaku usaha,” tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, Emil memastikan seluruh masukan dari legislatif akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan skema final Jamkrida.
“Kami terus memastikan berbagai masukan, termasuk soal proporsi multiguna dan UMKM, akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan skema final Jamkrida ke depan,” pungkasnya.
