Surabaya, Headlinejatim.com – Pemerintah mulai menggambar ulang peta ekonomi desa. Lewat Kementerian Koperasi, jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret diminta menahan diri membuka gerai baru di wilayah pedesaan. Targetnya jelas: desa tidak lagi menjadi pasar, tetapi menjadi pusat produksi dan distribusi yang dikendalikan koperasi.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan imbauan tersebut secara terbuka. Menurutnya, desa harus memberi ruang utama bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk menjadi pusat distribusi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu koperasi desa yang jualan retail barang-barangnya,” ujar Ferry dalam kanal YouTube IDN Times.
Bukan Sekadar Toko, Ini Soal Arah Uang Desa
Di balik pernyataan itu, pemerintah sedang memainkan strategi besar: mengubah arah aliran keuntungan. Jika gerai modern masuk desa, laba usaha dinilai akan mengalir ke pemegang saham di kota besar. Sebaliknya, koperasi dianggap mampu menjaga perputaran uang tetap berada di desa.
Logikanya sederhana: jika warga desa berbelanja di koperasi milik desa, surplus usaha akan kembali ke anggota, bukan keluar wilayah. Desa tidak hanya menjadi konsumen, tapi ikut menikmati nilai tambah.
Namun pemerintah tidak sepenuhnya “menutup pintu” bagi ritel modern. Produk-produk yang belum bisa diproduksi koperasi tetap bisa dipasok oleh peritel besar. Di saat bersamaan, UMKM desa didorong memproduksi kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, deterjen, kecap, saus hingga sambal. Pemerintah menjanjikan dukungan mulai dari kurasi produk, pembiayaan, hingga pendampingan agar koperasi produktif bisa tumbuh, terutama yang dikelola generasi muda.
Proyek 60 Ribu Koperasi: Ambisi Besar, Tantangan Besar
Pemerintah tengah mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih dalam skala masif. Lebih dari 60 ribu unit akan dibangun dengan desain tunggal untuk mempercepat konstruksi. Sekitar 20 ribu lainnya disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakter desa.
Targetnya agresif, konstruksi selesai dalam tiga bulan dan mulai beroperasi Maret–April 2026. Standar lahan minimal 1.000 meter persegi di titik strategis desa.
Tahap awal, 25.000 unit dibangun tahun ini dan ditargetkan melonjak menjadi 60.000 unit pada bulan berikutnya. Pemerintah juga memetakan desa yang tidak memungkinkan memakai desain tunggal dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
Skema percepatan ini menunjukkan koperasi tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai infrastruktur ekonomi desa.
Pasar Bereaksi, Saham Terkoreksi
Pernyataan pembatasan ekspansi ritel modern langsung terbaca oleh pasar. Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) ditutup turun 4,21% atau 80 poin ke level 1.820 dan telah melemah 7,85% sejak awal tahun.
Sementara itu, saham PT DNET yang menjadi pengendali jaringan Indomaret terkoreksi 1,66% atau 150 poin ke posisi 8.875, dengan penurunan 2,20% secara year to date. Dalam enam bulan terakhir, saham DNET tercatat turun 4,6%.
Koreksi ini menunjukkan investor mulai menghitung ulang potensi ekspansi ritel modern, terutama jika desa yang selama ini menjadi ruang pertumbuhan baru, mulai dibatasi.
Dua Raksasa, Ribuan Gerai
Hingga Januari 2026, Alfamart mengoperasikan lebih dari 21.120 gerai melalui 34 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara Indomaret memiliki lebih dari 23.100 gerai per awal 2025.
Dengan jumlah sebesar itu, pembatasan ekspansi di desa memang tidak langsung menggerus bisnis. Namun desa selama ini menjadi ceruk pertumbuhan signifikan karena penetrasi ritel modern di kota besar sudah relatif jenuh.
Ujian Sesungguhnya Mampukah Koperasi Menandingi Efisiensi Ritel Modern?
Pertanyaan terbesar bukan pada imbauan, melainkan pada kesiapan ekosistem. Ritel modern unggul dalam rantai pasok, manajemen stok, sistem digital, dan efisiensi distribusi. Koperasi harus membangun semua itu dalam waktu singkat.
Jika berhasil, desa bisa mengalami transformasi ekonomi yang signifikan: produksi lokal tumbuh, margin usaha berputar di wilayah sendiri, dan ketergantungan pada kota berkurang.
Namun jika gagal, desa justru berisiko kehilangan akses distribusi efisien tanpa memiliki alternatif yang benar-benar siap.
Langkah pemerintah ini bukan sekadar kebijakan ritel. Ini adalah eksperimen besar arah ekonomi desa Indonesia.
Dan untuk pertama kalinya, desa tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi diproyeksikan menjadi pusat kendali distribusi.
