Surabaya, Headlinejatim.com – Kunjungan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ke RW 9 Lemah Putro awalnya tampak seperti agenda rutin, menyapa warga, mendengar aspirasi, lalu berdialog. Namun di balik pertemuan itu, tersimpan praktik yang jauh lebih substansial—sebuah model jaring pengaman sosial tingkat RW yang sudah berjalan, dengan skema jelas dan manfaat nyata.
Di lingkungan ini, solidaritas tidak berhenti pada ucapan empati. Ia dilembagakan.
Ketua RW 9, Agung, menjelaskan bahwa konsep Kampung Mandiri yang mereka bangun bukan sekadar label pembangunan. Warga secara sadar merancang dua fondasi utama penguatan ekonomi produktif dan dana sosial kolektif.
“Melalui kunjungan ini, kami bisa berdialog dan menyampaikan aspirasi serta keluh kesah warga secara langsung kepada Bapak Wali Kota Eri Cahyadi,” ujar Agung.
Namun, yang membuat RW 9 berbeda bukanlah dialognya, melainkan sistem yang sudah mereka siapkan sebelum wali kota datang.
Dari Budidaya Lele ke Dana Sosial
Cerita ini dimulai dari hal sederhana, budidaya lele. Usaha ini bukan hanya menjadi aktivitas ekonomi warga, tetapi juga penguat kas lingkungan. Ada arus produktif yang menopang kemandirian, bukan sekadar iuran sesaat.
Dari kas inilah lahir Kas Kampung Madani, dana swadaya yang difungsikan sebagai jaring pengaman sosial mikro.
Skemanya tegas dan transparan:
Bantuan kesehatan untuk warga yang dirawat di rumah sakit sebesar Rp250.000
Santunan kematian sebesar Rp400.000
Nilainya mungkin tidak besar jika dilihat dari perspektif makro. Namun pada level keluarga, bantuan cepat tanpa birokrasi panjang sering kali menjadi penopang paling krusial di saat genting.
“Kami memiliki sistem perlindungan sosial mandiri. Inilah lini ekonomi yang terus kami jalankan di Lemah Putro dengan solidaritas dan gotong royong,” tegas Agung.
Di kota besar seperti Surabaya, bantuan formal sering kali membutuhkan proses administratif dan waktu. Model di RW 9 bekerja sebagai lapisan pertama, respon cepat berbasis kedekatan sosial.
Karena pengurus mengenal warganya, verifikasi berlangsung sederhana. Tidak ada proposal tebal, tidak ada proses berjenjang yang berlarut. Ketika risiko datang, bantuan cair.
Inilah yang membuat praktik ini relevan. Ia menjembatani celah antara kebutuhan mendesak dan mekanisme formal yang memerlukan waktu.
Ketika Solidaritas Diformalisasi
Gotong royong kerap dipuji sebagai nilai budaya. Namun di RW 9, ia tidak dibiarkan menjadi spontanitas yang bergantung pada momentum. Solidaritas dibingkai dalam sistem tetap. Ada kas, ada manfaat, ada komitmen kolektif untuk menjaganya.
Pendekatan ini sekaligus mengedukasi warga tentang pentingnya keberlanjutan dana sosial. Tanpa tata kelola yang disiplin, kas mudah habis. Tanpa kepercayaan, partisipasi menurun. Karena itu, transparansi dan konsistensi menjadi fondasi yang dijaga bersama.
Kunjungan Wali Kota Surabaya ke lingkungan tersebut akhirnya menjadi lebih dari sekadar simbol perhatian pemerintah. Ia membuka satu refleksi penting: bahwa perlindungan sosial tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar atau anggaran raksasa.
Kadang, ia lahir dari keputusan warga untuk menyisihkan sebagian kecil sumber daya, lalu mengelolanya dengan tertib.
RW 9 Lemah Putro menunjukkan bahwa di tengah dinamika kota, unit sosial terkecil pun bisa menghadirkan rasa aman. Bukan dalam bentuk janji, melainkan dalam angka yang pasti: Rp250.000 untuk yang sakit, Rp400.000 untuk yang berduka. Dan di situlah letak kekuatannya. Bantuan kecil, tetapi hadir tepat waktu
