Menhut Raja Juli Antoni dalam acara Kajian Ramadhan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu (21/2/2026).
Jember, Headlinejatim.com– Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan dampak nyata dari kerusakan hutan yang diperparah oleh curah hujan ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Raja Juli saat mengisi pidato dalam acara Kajian Ramadhan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu (21/2/2026) petang. Menurutnya, daya dukung lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) wilayah Sumatera telah menurun drastis.
Raja Juli mengidentifikasi sejumlah aktivitas ilegal yang mempercepat hilangnya tutupan lahan, mulai dari pembalakan liar, perambahan hutan, perkebunan sawit ilegal, hingga pertambangan tanpa izin.
“Ketika tutupan hutan berkurang, kemampuan tanah menyerap air menurun. Saat hujan ekstrem tiba, air langsung melimpas menjadi banjir bandang,” ujar Raja Juli.
Ia tidak menampik bahwa lemahnya pengawasan menjadi faktor krusial. Saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 4.800 polisi hutan (Polhut) untuk menjaga 125 juta hektare kawasan hutan.
Di Aceh, misalnya, 3,5 juta hektare hutan hanya dijaga oleh 64 personel. Sementara di Sumatera Utara, 3 juta hektare hutan diawasi oleh 240 personel.
“Mustahil satu orang mengawasi puluhan ribu hektare secara efektif. Dengan rasio ini, pengendalian pelanggaran di lapangan sulit dilakukan secara maksimal,” akunya.
Guna memitigasi bencana serupa, Kementerian Kehutanan tengah menyiapkan tiga strategi utama:
- Penambahan Personel Polhut: Menargetkan rasio ideal satu personel untuk mengawasi 2.000 hingga 2.500 hektare lahan.
- Pusat Koordinasi Wilayah (Puskorwil): Membentuk Puskorwil di tiap provinsi untuk mempercepat respons pusat dan daerah terhadap pelanggaran hutan serta potensi bencana.
- Modernisasi Teknologi (Smart Patrol): Menggunakan drone dan pesawat ringan untuk deteksi dini pembalakan liar dan kebakaran hutan.
Raja Juli yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI ini menekankan bahwa rentetan bencana di Sumatera harus menjadi momentum evaluasi total tata kelola kehutanan nasional.
“Ini peringatan keras. Kita harus membenahi forest governance secara serius. Jika tidak ada perubahan radikal dalam pengelolaan hutan, risiko bencana serupa akan terus menghantui masyarakat,” tegasnya menutup pembicaraan.
