Surabaya, Headlinejatim.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menyatakan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terbaik dalam kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah standar penting untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinator Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (19/2/2026).
“Alhamdulillah, Jawa Timur sudah termasuk yang terbaik. Hampir semua sudah memiliki SLHS dan jumlahnya juga yang terbanyak,” ujar Zulhas kepada awak media.
Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) merupakan dokumen yang memastikan tempat pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan konsumsi. Sertifikasi ini diterbitkan oleh dinas kesehatan daerah berdasarkan standar Kementerian Kesehatan.
Zulhas menilai capaian Jawa Timur menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri, periode di mana konsumsi makanan siap saji dan produksi kuliner meningkat tajam.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur, ribuan rumah makan, katering, dan industri pangan rumah tangga telah tersertifikasi higienitas dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah provinsi juga rutin melakukan inspeksi sanitasi untuk mencegah kontaminasi makanan dan kejadian keracunan pangan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat juga membahas perkembangan program nasional yang melibatkan seluruh pemerintah daerah, termasuk penguatan pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Zulhas, dukungan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat, termasuk intervensi untuk menurunkan angka stunting.
“Seluruh pemerintah daerah wajib mendukung suksesnya program BGN. Tidak ada alasan untuk tidak terlibat, karena ini program nasional dan menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran 21,5 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga 14 persen pada 2024–2029 melalui intervensi gizi, edukasi, dan perbaikan sistem pangan.
Selain isu keamanan pangan, Zulhas menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran. Tradisi peningkatan konsumsi selama bulan puasa sering memicu lonjakan harga komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan daging ayam.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi komponen makanan bergejolak (volatile food) kerap menjadi penyumbang utama inflasi selama periode Ramadan–Lebaran. Pada Ramadan 2024, misalnya, harga cabai merah dan bawang merah sempat melonjak lebih dari 10 persen di sejumlah daerah.
“Kita meminta Pemda agar harga bahan pokok dijaga stabil. Kalau bisa turun, syukur. Yang penting jangan sampai naik. Stok juga harus aman,” kata Zulhas.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan pasokan tetap lancar.
Zulhas menegaskan perlunya langkah antisipatif, termasuk operasi pasar, penguatan cadangan pangan daerah, dan pemantauan distribusi logistik agar tidak terjadi kelangkaan.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri dengan tenang tanpa tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Saya kira itu yang kami bahas tadi. Intinya, stabilitas harga pokok dan ketersediaan pangan harus dijaga stabil dan baik,” pungkasnya.
Dengan capaian sertifikasi higienitas yang tinggi serta penguatan koordinasi lintas sektor, Jawa Timur dinilai berpotensi menjadi model nasional dalam pengelolaan keamanan pangan dan stabilitas pasokan menjelang hari besar keagamaan.
