Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak saat memberikan keterangan dihadapan awak media.
Surabaya, Headlinejatim.com — Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memaparkan capaian signifikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jatim. Saat ini, program tersebut telah didukung oleh 3.269 dapur gizi yang melayani sekitar 8,39 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pernyataan ini disampaikan Emil usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, di Surabaya, Kamis (19/2/2026). Pertemuan tersebut bertujuan mempercepat operasional layanan gizi, menjamin standar higienitas, serta menjaga stabilitas pasokan bahan pangan menjelang Ramadan.
Emil mengapresiasi langkah Menko Pangan yang mempertemukan kepala daerah dalam Rakor Penataan Program MBG. Menurutnya, koordinasi langsung ini sangat krusial bagi Bupati dan Wali Kota di Jatim.
“Terima kasih kepada Bapak Menko Pangan. Para kepala daerah dan ketua satgas bisa mendengar langsung arahan dari Kepala BGN, Mendikdasmen, Menkes, hingga Wamendagri,” ujar Emil di halaman Kantor Sekretariat Daerah Jatim.
Ia menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat daerah melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan hingga Sekretaris Daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar distribusi Program Makan Bergizi Gratis Jatim berjalan efektif dan tepat sasaran.
Standar Higienitas di Atas Rata-rata Nasional
Selain kuantitas, kualitas pangan menjadi prioritas utama Pemprov Jatim. Emil mengungkapkan bahwa capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Jawa Timur saat ini berada di atas rata-rata nasional.
“Kami mengutamakan kualitas. SLHS adalah ikhtiar untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang aman dan bermutu,” tegas Emil. Pengawasan mutu pun terus diperketat guna mencegah risiko keracunan pangan.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), 3.269 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jatim tidak hanya menyasar siswa sekolah formal, tetapi juga santri pesantren, balita, hingga anak putus sekolah. Data ini diintegrasikan dari Dapodik, data pesantren, dan data kependudukan.
Terkait wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Emil mendorong birokrasi yang lebih ringkas. Ia menyetujui usulan agar Korwil kabupaten/kota bisa langsung melapor ke BGN tanpa hambatan prosedur di tingkat provinsi.
“Untuk kawasan 3T, tidak perlu ada bottleneck. Jika jumlah penerima di bawah 3.000, bisa langsung diusulkan,” jelasnya. Saat ini, 12 dari 31 target SPPG di wilayah terpencil seperti Sumenep, Lumajang, dan Ponorogo telah rampung dibangun.
Di sisi lain, Pemprov Jatim tengah menyempurnakan pemetaan rantai pasok pangan. Emil menegaskan pentingnya memprioritaskan bahan pangan lokal dari kelompok tani daerah sendiri melalui integrasi koperasi desa.
“Kita harus menjaga neraca supply-demand. Jangan sampai ada kelangkaan akibat inefisiensi logistik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah kami minta menyusun neraca pasokan untuk menjaga stabilitas harga,” pungkasnya
