Jakarta, HeadlineJatim — Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan insentif Rp 6 juta per hari kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru: bukan lagi sekadar polemik teknis, melainkan uji daya tahan fiskal negara.
Data resmi awal 2026 mencatat 19.188 SPPG telah aktif beroperasi, melonjak drastis dari hanya 190 unit saat program dimulai pada Januari 2025. Lonjakan hampir 100 kali lipat dalam satu tahun menunjukkan percepatan ekspansi layanan gizi secara nasional.
Namun ketika angka Rp 6 juta dikalikan ribuan unit aktif, kalkulasinya berubah menjadi hitungan puluhan triliun rupiah.
Dari Hitungan Harian ke Puluhan Triliun
Menggunakan simulasi konservatif:
- Rp 6 juta per hari
- 300 hari operasional per tahun
- 19.188 unit aktif
Perhitungannya menjadi:
- Rp 6 juta × 19.188 × 300 hari = ± Rp 34,5 triliun per tahun.
Angka tersebut baru berasal dari komponen insentif fasilitas. Belum termasuk belanja bahan pangan, distribusi, pengawasan mutu, dan biaya manajerial program.
Sebagai pembanding skala:
- 500 SPPG → Rp 900 miliar per tahun
- 1.000 SPPG → Rp 1,8 triliun per tahun
- 2.000 SPPG → Rp 3,6 triliun per tahun
Kini, dengan hampir 20 ribu unit aktif, beban fiskal berada pada level yang jauh lebih besar.
BGN menggunakan pendekatan berbasis ketersediaan fasilitas (availability-based). Negara membayar karena dapur siap beroperasi, bukan berdasarkan jumlah porsi yang diproduksi.
Pendekatan ini dinilai mempercepat pelaksanaan program karena tidak membutuhkan pembangunan dapur baru yang menyerap belanja modal besar.
Namun berbeda dengan skema berbasis output, pembayaran tetap berpotensi menciptakan biaya negara yang bersifat tetap (fixed cost), sementara volume distribusi bisa fluktuatif.
Di sinilah perdebatan efisiensi muncul, apakah negara membayar kapasitas, atau hasil konkret yang terukur?
Dengan puluhan juta penerima manfaat dan 19 ribu lebih unit aktif, MBG telah menjadi salah satu program intervensi sosial terbesar di Indonesia.
Semakin besar anggaran, semakin besar pula tuntutan transparansi. Publik menanti keterbukaan data mengenai:
- Rata-rata produksi porsi per SPPG
- Standar kandungan gizi dan kontrol mutu
- Mekanisme audit independen
- Rasio biaya terhadap jumlah penerima manfaat
Keberlanjutan fiskal dan kredibilitas tata kelola akan sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan dan transparansi pelaporan.
Ujian Kepercayaan Publik
Secara teoritis, membayar Rp 6 juta per hari per unit bisa lebih efisien dibanding membangun ribuan dapur baru dari awal. Namun efisiensi tidak hanya diukur dari penghematan belanja modal, melainkan juga dari dampak sosial yang terukur.
Dengan potensi alokasi lebih dari Rp 34 triliun per tahun untuk insentif fasilitas saja, kebijakan ini memasuki fase penting: pengujian akuntabilitas dan efektivitas. Pada akhirnya, kebijakan publik bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan.
Sumber Data dan Rujukan:
Pemberitaan mengenai skema insentif Rp 6 juta per hari untuk SPPG dalam program MBG:
Kompas.com, kanal Nasional, 18 Februari 2026.
Data jumlah SPPG aktif (19.188 unit awal 2026):
Rilis resmi Badan Gizi Nasional (awal Januari 2026) dan pemberitaan ANTARA terkait operasional SPPG nasional.
Data jumlah awal SPPG (190 unit pada Januari 2025):
Arsip rilis dan publikasi resmi Badan Gizi Na
sional saat peluncuran awal program MBG 2025.
