Ilustrasi oleh tim grafis HeadlineJatim.com.
Surabaya, Headlinejatim.com – Pemerintah Indonesia bergerak cepat. Dalam hitungan bulan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tumbuh menjadi proyek raksasa negara dengan anggaran Rp335 triliun pada 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pusat eksekusi, dengan target 82,9 juta penerima manfaat, pembangunan 33.000 dapur, dan pengangkatan 32.000 pegawai dapur sebagai PPPK.
Presiden Prabowo Subianto menyebut program ini sukses. Hingga 1 Februari 2026, klaim pemerintah mencatat 60 juta penerima manfaat dengan tingkat kegagalan hanya 0,0087 persen, meski lebih dari 4.000 siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan sejak program berjalan.
Namun di balik proyek pangan terbesar dalam sejarah anggaran pendidikan Indonesia, muncul pertanyaan mendasar: dari mana dana sebesar itu diambil—dan siapa yang harus menanggung akibatnya?
Anggaran Pendidikan Menjadi Sumber Utama
Total anggaran pendidikan Indonesia pada 2026 tercatat Rp769,1 triliun. Dari jumlah itu, Rp335 triliun dialokasikan untuk MBG, dengan 67 persen berasal langsung dari anggaran pendidikan, sisanya dari anggaran kesehatan, fungsi ekonomi, dan dana cadangan.
Keputusan ini membuat anggaran pendidikan yang secara konstitusi diwajibkan minimal 20 persen dari APBN, berubah fungsi. Jika alokasi MBG dikeluarkan, anggaran pendidikan riil hanya 14,2 persen.
Kebijakan inilah yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh mahasiswa, guru honorer, dan yayasan sekolah melalui uji materi UU APBN 2026.
Ketika Negara Mengangkat Pegawai Dapur
Salah satu keputusan paling mencolok adalah pengangkatan 32.000 pegawai inti dapur MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan lembaganya hanya pengguna anggaran dan tidak menentukan alokasi. Namun fakta administratifnya jelas, status ASN diberikan kepada pekerja dapur dalam waktu singkat, sementara profesi lain di sektor pendidikan menunggu bertahun-tahun. Keputusan ini memicu reaksi keras dari kalangan guru.
Guru Honorer Korban yang Tak Pernah Jadi Prioritas
Di saat negara mengangkat pegawai dapur, persoalan 700.000 guru honorer masih menggantung. Data IDEAS dan GREAT Edunesia 2025 menunjukkan 74 persen guru honorer bergaji di bawah Rp2 juta, bahkan sebagian di bawah Rp500 ribu per bulan.
Tangis Indah Permata Sari, guru SD negeri di Cibitung, pecah dalam Rapat Dengar Pendapat DPR RI awal Februari 2026.
“Saya pulang mengajar lanjut kerja jadi antar-jemput laundry, Pak,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, PGRI mengungkap masih adanya guru berstatus PPPK dengan gaji tidak layak. Di Dompu, Nusa Tenggara Barat, gaji guru PPPK disebut hanya Rp139 ribu.
Efek Domino di Daerah
Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, menyebut dampak MBG terasa langsung di daerah sejak program mulai berjalan.
Saat MBG masih beranggaran Rp71 triliun, guru honorer sudah mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Ketika anggaran melonjak menjadi Rp335 triliun, pagu daerah untuk guru makin mengecil.
“Dengan anggaran yang sudah ada saja, kesejahteraan guru belum terjamin. Sekarang diambil sekitar Rp223,5 triliun, makin menyulitkan,” kata Iman.
Kondisi itu dialami Agustinus Nitbani, guru honorer SD negeri di Kupang, NTT, yang telah mengajar 23 tahun. Gajinya bergerak dari Rp50.000 pada 2004, Rp100.000 pada 2017, Rp600.000 pada 2021, hingga akhirnya dipotong menjadi Rp223.000 per bulan pada semester kedua tahun ini.
Video pengakuannya viral. Namun respons negara justru berupa pemanggilan kepala sekolah oleh dinas pendidikan setempat.
Antara Makan Gratis dan Pendidikan Gratis
Institute for Demographic and Affluence Studies dalam policy brief Januari 2026 menghitung bahwa dana MBG sebenarnya cukup untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia.
Dengan Rp156,6 triliun, negara dapat:
- Menjamin pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia
- Memberikan beasiswa hampir 3 juta mahasiswa miskin
- Menaikkan gaji 2,1 juta guru honorer setara UMP
“Pendidikan bukan sekadar piring makanan yang habis dalam hitungan jam,” kata peneliti IDEAS Muhammad Anwar.
Program MBG memperlihatkan satu hal penting, negara mampu bergerak cepat ketika ada kemauan politik.
“Dalam satu malam, pegawai dapur bisa diangkat,” ujar Iman Zanatul Haeri.
“Kenapa guru tidak?” Di sinilah konflik kebijakan itu berada.
Negara tidak kekurangan anggaran. Negara tidak kekurangan mekanisme.Yang dipertaruhkan adalah pilihan.
Di antara pegawai dapur dan guru honorer dan di antara makan gratis dan pendidikan gratis, Negara sedang menentukan siapa yang lebih dulu dianggap penting. Dan dari pilihan itulah, masa depan pendidikan Indonesia akan dibentuk
Sumber Data :
1. **BBC Indonesia** – Liputan kesejahteraan guru honorer, konflik anggaran pendidikan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
[https://www.bbc.com/indonesia](https://www.bbc.com/indonesia)
2. **ABC Indonesia / ABC News** – Laporan kondisi guru honorer, dampak kebijakan MBG, dan liputan daerah
[https://www.abc.net.au/indonesian](https://www.abc.net.au/indonesian)
3. **Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS)** – Policy Brief Januari 2026, analisis anggaran MBG dan alternatif pendidikan gratis
[https://ideas.or.id](https://ideas.or.id)
4. **GREAT Edunesia** – Survei kondisi dan kesejahteraan guru honorer Indonesia 2025
[https://greatedunesia.org](https://greatedunesia.org)
5. **Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)** – Paparan resmi Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Februari 2026
[https://pgri.or.id](https://pgri.or.id)
6. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** – APBN 2026 dan data anggaran pendidikan nasional
[https://www.kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id)
7. **Kompas.com / Kompas TV** – Anggaran MBG, pengangkatan pegawai dapur, dan kebijakan pendidikan
[https://www.kompas.com](https://www.kompas.com)
[https://www.kompas.tv](https://www.kompas.tv)
8. **Detik.com (Detik Edu & Detik Finance)** – Alokasi anggaran MBG, respons guru, dan kebijakan pendidikan
[https://www.detik.com](https://www.detik.com)
9. **Bisnis.com** – Analisis anggaran pendidikan dan klarifikasi Badan Gizi Nasional
[https://bisnis.com](https://bisnis.com)
10. **Reuters** – Laporan internasional Program Makan Bergizi Gratis Indonesia
[https://www.reuters.com/world/asia-pacific](https://www.reuters.com/world/asia-pacific)
11. **AP News** – Pemberitaan peluncuran dan pelaksanaan program makan gratis di Indonesia
[https://apnews.com](https://apnews.com)
12. **Watchdoc Documentary** – Video dokumenter guru honorer Agustinus Nitbani, Kupang, NTT
[https://watchdoc.co.id](https://watchdoc.co.id)
13. **ANTARA Foto** – Dokumentasi gugatan UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi
[https://www.antaranews.com](https://www.antaranews.com)
14. **Sekretariat Presiden Republik Indonesia** – Dokumentasi resmi Program Makan Bergizi Gratis
[https://www.presidenri.go.id](https://www.presidenri.go.id)
15. **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** – Dokumen uji materi UU APBN 2026
[https://www.mkri.id](https://www.mkri.id)
