Warga Surabaya Keluhkan Aturan Masuk Sekolah Negeri Berubah-ubah

Ilustrasi oleh tim grafis HeadlineJatim.com

SurabayaHeadlineJatim.com – Perubahan kebijakan penerimaan siswa baru di sekolah negeri kembali menuai keluhan warga. Hal ini terungkap saat anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menggelar reses atau jaring aspirasi masyarakat di Balai RW 7, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Senin (9/2/2026) malam.

Sejumlah orang tua mengaku kebingungan dengan aturan masuk SMP dan SMA negeri yang dinilai kerap berubah setiap tahun. Salah satunya disampaikan Nurhayati, warga RW 7, yang menilai kebijakan pendidikan justru menambah beban psikologis bagi orang tua dan anak.

“Setiap tahun selalu berubah. Orang tua jadi pusing. Anak mau masuk SMP atau SMA negeri aturannya beda lagi. Sekarang ada Tes Kemampuan Akademik atau TKA, kita ikuti, tapi belum jelas ke depan sistemnya bagaimana,” ujar Nurhayati.

Ia menyoroti penerapan TKA yang pada awalnya disebut tidak wajib, namun dalam praktiknya diwajibkan oleh sekolah. Kondisi tersebut dinilai membingungkan karena belum ada kejelasan apakah penerimaan siswa akan ditentukan oleh zonasi, nilai TKA, nilai rapor, atau gabungan semuanya.

Nurhayati juga menyinggung sistem zonasi yang kerap mengabaikan prestasi akademik. Menurutnya, tidak sedikit siswa dengan nilai tinggi gagal masuk sekolah negeri karena jarak tempat tinggal. “Anak-anak sudah berusaha, tapi akhirnya tidak diterima. Ini bikin mereka stres,” katanya.

Imam Syafi’i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya saat melaksanakan reses di isi Tembok Dukuh, Bubutan Surabaya.(Foto: Arga Nur Wahid)

Menanggapi hal tersebut, Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kebijakan TKA merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, ia mengakui pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan, khususnya di Surabaya.

“Nilai TKA pelajar Surabaya kemarin kurang bagus. Banyak materi yang belum diajarkan tapi sudah keluar di soal. Ini yang akan kami minta untuk dievaluasi oleh Dinas Pendidikan,” ujar Imam.

Ia menambahkan, DPRD Surabaya juga mendorong adanya pendampingan belajar bagi siswa, seperti program Sinau Bareng di tingkat RW. Program ini diharapkan membantu siswa kelas 6 SD dan kelas 3 SMP mempersiapkan diri menghadapi TKA.

“Nanti akan saya sampaikan supaya ada Sinau Bareng di wilayah ini. Isinya materi latihan dan pemahaman TKA, supaya anak-anak lebih siap dan hasilnya lebih baik,” pungkasnya.

Related posts