Krisis Kesehatan Mental, Ironi Provinsi “Sejahtera”, dan Negara yang Datang Setelah Tragedi
Surabaya, Headlinejatim.com — Di negeri yang memiliki program bantuan pendidikan bernama Program Indonesia Pintar (PIP), seorang anak justru pergi karena tak mampu membeli buku dan pulpen. Dari Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kabar itu datang seperti luka yang tak sempat dicegah.
Pada Kamis, 29 Januari 2026, YBS, siswa kelas VI SD berusia 10 tahun, ditemukan meninggal dunia di dekat rumahnya. Namanya tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan dari pemerintah, tetapi di hari-hari terakhirnya ia tetap harus memohon uang kurang dari Rp10 ribu kepada ibunya demi perlengkapan sekolah, permintaan kecil yang tak bisa dipenuhi karena kemiskinan yang terlalu nyata.
Surat perpisahan yang ditinggalkannya kini menjadi saksi sunyi bahwa di antara data penerima bantuan dan kehidupan sehari-hari keluarga miskin, masih terbentang jurang yang mematikan. Kejadian ini kembali menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa krisis kesehatan mental pada anak di Indonesia bukan sekedar kejadian sporadis, melainkan fenomena berulang yang belum terselesaikan sebagai keadaan darurat nasional.
Tragedi NTT dan Fenomena yang Lebih Luas
Kasus di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur hanya satu dari sekian banyak peristiwa serupa yang diberitakan hampir setiap tahun di berbagai daerah, termasuk di provinsi yang selama ini dicitrakan “maju” dan “sejahtera”. Kasus-kasus itu terjadi di lingkungan sosial yang beragam, namun menunjukkan satu hal, banyak anak dan remaja menghadapi tekanan psikologis tanpa dukungan sistematis.
Sepanjang tahun 2016–2025, data yang tersedia dari berbagai sumber menunjukkan ribuan kasus bunuh diri terjadi di Indonesia, meskipun pendataan masih belum terintegrasi secara nasional. Informasi masih terbagi antara catatan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan laporan media, sehingga angka sebenarnya mencapai jauh lebih tinggi dari yang tercatat resmi.
Angka yang Terus Bergerak, Data yang Tertinggal
Indonesia hingga Februari 2026 belum memiliki sistem registrasi bunuh diri nasional yang real-time dan terintegrasi. Sumber data masih terpecah sehingga sulit memperoleh gambar lengkap. Namun kompilasi data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, Kementerian Kesehatan, serta laporan media nasional menunjukkan tren yang konsisten: angka bunuh diri secara umum tidak pernah benar-benar turun dalam satu dekade terakhir.
Berikut adalah gambaran tren kasus bunuh diri nasional yang terverifikasi berdasarkan data resmi dan laporan media:
2020: ±1.180 kasus
2021: ±1.300 kasus
2022: 826 kasus
2023: ±1.350 kasus
2024: ±1.445 kasus
2025: Tren meningkat (rekap nasional final belum tersedia)
Secara akumulatif, lebih dari 12.000 peristiwa bunuh diri terdata di Indonesia sepanjang 2016–2025. Kekosongan data terkini memperkuat kritik bahwa negara masih tertinggal dalam membaca dan menanggapi krisis ini secara sistematis.
Ironi Pembangunan Mendominasi Provinsi “Sejahtera”
Peta nasional menunjukkan pola ironis wilayah dengan indikator pembangunan relatif tinggi bahkan memenuhi peringkat teratas jumlah kasus bunuh diri. Berdasarkan data yang tersedia (walaupun terfragmentasi), berikut Statistik Kasus Bunuh Diri di Indonesia & Jawa Timur :
1. Jumlah Kasus Bunuh Diri Nasional (2023)
Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri yang dihimpun media, sepanjang periode Januari–Oktober 2023 tercatat sebanyak 971 kasus bunuh diri di seluruh Indonesia.
2. Distribusi Kasus Bunuh Diri Provinsi (2023)
Dari total kasus nasional yang dilaporkan, jumlahnya menurut provinsi disparitasnya sebagai berikut:
- Jawa Tengah: 356 kasus
- Jawa Timur: 184 kasus
- Bali: 94 kasus
- Jawa Barat: 60 kasus
- DI Yogyakarta: 48 kasus
- Sumatera Utara: 41 kasus
- Lampung: 27 kasus
- Sumatera Barat: 26 kasus
- Bengkulu: 22 kasus
- Sulawesi Utara: 18 kasus
Data ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berada di urutan kedua jumlah kasus bunuh diri tertinggi secara nasional pada tahun 2023.
3. Pola Kasus Bunuh Diri di Jawa Timur (2023)
Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, jumlah penindakan kasus bunuh diri di wilayah hukum Polda Jawa Timur sepanjang Januari–Mei 2023 adalah 82 kasus, menjadikannya posisi tertinggi kedua setelah Jawa Tengah.
Ironisnya, hingga kini, angka statistik resmi yang dipublikasikan secara terpisah berdasarkan kota/kawasan dalam satu provinsi belum tersedia di sistem data nasional. Artinya wilayah seperti:
*Surabaya Raya (Kota Surabaya dan sekitarnya)
*Malang Raya (Kota Malang + Kabupaten Malang + sekitarnya)
*Jember (Kabupaten/Kota)
*Banyuwangi (Kabupaten)
*Kediri Raya (Kota + Kabupaten Kediri)
Tidak memiliki angka tahunan resmi publik yang terpisah dari statistik Polri atau dataset nasional yang mudah diakses saat ini.
Anak dan Remaja: Kelompok Paling Rentan
Kementerian Kesehatan dalam berbagai rilis 2024–2025 mengakui bahwa gangguan kecemasan dan depresi pada anak dan remaja meningkat. Data kesehatan jiwa menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen gangguan mental bermula sebelum usia 18 tahun. Beragam faktor dominan meliputi:
- Tekanan akademik
- Konflik keluarga
- Perundungan
- Isolasi sosia
- Paparan digital yang tidak terkendali
Namun hingga kini:
- Skrining kesehatan mental belum menjadi kewajiban nasional.
- Layanan psikologi di sekolah belum menjadi standar.
- Pendekatan pencegahan masih berbasis proyek, bukan sistem permanen.
Sikap Negara Mengakui, Namun Belum Menyelesaikan Solusi
Secara institusional, negara mengakui permasalahan ini namun belum berhasil mengunci solusi menyeluruh:
Polri, melalui Pusiknas Bareskrim, mencatat kejadian bunuh diri sebagai gangguan keamanan non-kriminal, tetapi pencatatan bersifat administratif.
Kementerian Kesehatan RI menyebut kesehatan mental anak dan remaja sebagai isu prioritas, tetapi mengakui sistem data dan layanan masih terfragmentasi.
KemenPPPA menilai bunuh diri anak sebagai puncak tekanan psikologis berlapis, namun layanan pendampingan masih jauh dari merata.
Kritik terhadap lemahnya pencegahan bunuh diri anak ini disoroti Prof. Dr. Bagong Suyanto, M.Si., guru besar sosiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Ia melihat pendekatan negara masih belum efektif menjangkau dinamika psikologis anak di tingkat akar rumput.
“Yang bisa dilakukan adalah mengembangkan pendekatan community support system,” ujar Bagong.
Menurutnya, sistem dukungan sosial perlu dibangun dari lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan anak, melibatkan kelompok pengajian, PKK, dan karang taruna sebagai pengawas sosial.
Kasus Nusa Tenggara Timur menunjukkan pola yang berulang. Tragedi terjadi lebih dulu, lalu respons menyusul kemudian. Selama pendekatan pencegahan belum 7 tingkat komunitas, angka akan terus dicatat dan laporan akan terus dibuat.
Pada akhirnya, krisis kesehatan mental anak bukan hanya persoalan layanan medis, tetapi juga berkaitan dengan belum terbangunnya sistem dukungan sosial yang bekerja sebelum anak mencapai titik putus asa. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang mampu membaca luka bahkan sebelum luka itu terlihat.
