Aktivitas TPA Benowo, Surabaya.(dok. HeadlineJatim.com)
Surabaya, HeadlineJatim.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mencatat masih ada ratusan ton sampah per hari yang belum masuk ke skema pengolahan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. Meski begitu, sebagian besar sisa sampah tersebut justru telah dikelola langsung oleh masyarakat melalui berbagai inisiatif di tingkat hulu.
Kepala DLH Surabaya, Dedik Irianto, menjelaskan bahwa timbunan sampah harian di Kota Pahlawan saat ini berada di kisaran 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 hingga 1.600 ton dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, termasuk yang kemudian diolah melalui fasilitas Waste to Energy (WtE).
“Sisanya sekitar 200 sampai 300 ton per hari itu sudah dikelola warga sebelum masuk TPA. Ada bank sampah, pemulung, komposting, rumah kompos, biopori, ekoenzim, maggot, dan berbagai pola lainnya,” kata Dedik saat ditemui headlinejatim.com, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, pengurangan sampah di hulu menjadi kunci penting agar beban pengolahan di TPA dan PLTSa tidak terus meningkat. Upaya ini juga sejalan dengan data sejumlah laporan lingkungan yang menyebutkan bahwa pengelolaan berbasis komunitas mampu menekan volume sampah hingga 15–20 persen di kawasan perkotaan.
Terkait keberlanjutan pengelolaan sampah pasca berakhirnya kontrak PLTSa Benowo pada 2032, Dedik menyebut Pemkot Surabaya sudah menyiapkan langkah lanjutan. Wali Kota Surabaya, kata dia, telah mengajukan rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah baru dengan skema Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
“Rencananya tetap di wilayah barat, sekitar kawasan TPA Benowo. Jadi setelah 2032, pengelolaan sampah tetap jalan dan tidak berhenti,” ujarnya.
Sementara itu, soal pemilahan sampah dari rumah tangga yang hingga kini belum diterapkan secara wajib dan tegas, DLH mengakui pendekatan yang digunakan masih bersifat persuasif. Edukasi kepada warga terus dilakukan melalui berbagai program berbasis kampung.
“Nanti lewat Kampung Pancasila kita ingatkan lagi pentingnya memilah sampah dari rumah. Kampung Pancasila ini juga masuk dalam Raperda Kampung Cerdas,” kata Dedik.
Dikesempatan berbeda, Operasional fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PLTSa) Benowo Surabaya kembali menuai sorotan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur menilai kehadiran proyek Waste to Energy (WtE) tersebut belum memberi perbaikan nyata bagi warga, terutama yang bermukim di sekitar lokasi.
Manajer Pendidikan dan Jaringan Publik WALHI Jatim, Jai Atmajaya, mengatakan keluhan warga sejak PLTSa beroperasi cenderung tidak berbeda dengan kondisi sebelumnya. Masalah utama masih berkutat pada bau sampah yang menyengat, terutama di jalur lalu lintas Benowo hingga permukiman warga.
“Dalam pemantauan sekitar tiga sampai empat bulan, kami menemukan banyak truk sampah dengan bak bocor. Sampah kecil dan cairan sering tercecer, ditambah kondisi lalu lintas yang padat dan panas, baunya jadi semakin kuat,” kata Jai, Jum’at (30/1/2026).
Menurutnya, bau tak hanya tercium di jalan utama, tetapi juga masuk ke kawasan permukiman. Saat hujan atau angin kencang, aroma sampah dari gunungan TPA Benowo yang kini setinggi bangunan stadion Gelora Bung Tomo kerap terasa hingga seberang jalan.
Selain bau, WALHI Jatim juga menyoroti kualitas udara. Pemantauan mandiri yang dilakukan bersama warga sekitar menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan. Berdasarkan riset yang dirilis dalam policy brief WALHI Jatim, kualitas udara di sekitar PLTSa Benowo mayoritas berada pada kategori berbahaya bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia.
“Riset ini kami lakukan bersama warga. Mereka bisa langsung melihat kualitas udara harian melalui perangkat pemantau dan data terbuka di laman aircasting.org. Jadi warga tahu persis kondisi udara yang mereka hirup,” ujarnya.
Meski belum ada laporan langsung warga terkait sesak napas, temuan lain muncul dari sisi layanan kesehatan. Dalam investigasi bersama jurnalis Surabaya pada periode Oktober hingga Desember, WALHI menemukan tren kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Puskesmas Benowo, Kecamatan Pakal, menempati peringkat tertinggi pada November.
“Ini memang belum bisa disebut temuan ilmiah final, tapi fakta bahwa ISPA menjadi kasus terbanyak di Puskesmas Benowo tidak bisa diabaikan,” kata Jai. Ia menambahkan, seorang akademisi juga menyebut potensi ISPA lebih besar di wilayah dekat cerobong asap, sebagaimana pernah diberitakan media nasional.
WALHI Jatim bersama warga mendesak Pemerintah Kota Surabaya mengevaluasi, bahkan menghentikan proyek PLTSa Benowo. Alasannya, teknologi pembakaran sampah dinilai berisiko menghasilkan zat berbahaya seperti dioksin dan furan yang berpotensi memicu kanker.
“Banyak riset di luar negeri menunjukkan pembakaran sampah kerap menghasilkan zat beracun. Benowo ini pilot project, dan justru sedang direplikasi ke kota lain. Ini yang kami khawatirkan,” tegasnya.
Menurut WALHI, PLTSa juga tidak menyentuh akar persoalan sampah. Sistem ini bergerak di hilir dan bergantung pada pasokan sampah, sehingga bertolak belakang dengan klaim pengurangan timbunan sampah. Di sisi lain, pengelolaan di hulu seperti tanggung jawab produsen, pemilahan rumah tangga, dan optimalisasi TPS 3R dinilai belum berjalan serius.
“Paradoksnya, PLTSa butuh sampah. Artinya, semakin banyak sampah justru semakin dibutuhkan,” ujarnya. Belum lagi skema bisnis tipping fee yang dinilai membebani APBD karena Pemkot harus membayar biaya pengolahan ke pihak swasta pengelola.
WALHI mendorong Surabaya beralih ke tata kelola berbasis zero waste, dengan penguatan pemilahan di rumah tangga, bank sampah berbasis komunitas, serta optimalisasi TPS 3R. “Percuma tong sampah dibedakan warnanya kalau akhirnya ditumpahkan jadi satu di truk,” katanya.
Dari sisi transparansi, WALHI Jatim juga menyoroti sulitnya mengakses dokumen lingkungan PLTSa Benowo, termasuk AMDAL dan uji emisi. Saat ini, sengketa informasi AMDAL masih berproses di tingkat kasasi, setelah WALHI memenangkan gugatan di Komisi Informasi dan PTUN.
“Kami menang dua kali. Sekarang tinggal kasasi. Harapannya, dokumen lingkungan ini bisa dibuka ke publik,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Ecoton Jawa Timur, Daru Setyorini, mengingatkan bahwa insinerator berisiko melepaskan emisi dioksin dan furan, terutama saat suhu pembakaran tidak stabil. Menurutnya, abu sisa pembakaran dan limbah cair juga mengandung logam berat serta mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
Karena suhu pembakaran sampah sering berfluktuasi, dan saat awal mulai dinyalakan serta saat dihentikan suhu pembakaran lebih rendah dr 800°C akan melepas emisi gas beracun dioksin. Abu sisa pembakaran dan limbah cair wet scrubber juga mengandung dioksin, furan dan logam berat.
“Dioksin dan furan dapat memicu kanker dan gangguan pernafasan. Selain itu mikroplastik juga ikut terlepas dalam emisi dan abu sisa pembakaran insinerator,” pungkasnya.
