Aksi protes para jagal RPH Pegirian di depan Kantor DPRD Kota Surabaya. (Foto: Arga Nur Wahid)
Surabaya, HeadlineJatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menilai minimnya dialog menjadi pemicu utama aksi demonstrasi ratusan jagal sapi yang menolak rencana relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian. Aksi tersebut berlangsung di Gedung DPRD Surabaya, Senin (12/1/2026).
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebut persoalan muncul karena pengelola RPH belum membuka ruang komunikasi yang memadai dengan para mitra jagal sebelum kebijakan pemindahan ke RPH Tambak Osowilangun dijalankan.
“Sejak awal tidak ada dialog yang komprehensif. Kalau komunikasi itu dibangun dengan baik, saya kira tidak akan muncul ketidakpastian seperti hari ini,” ujar Mas Toni, sapaan akrabnya usai menemui massa aksi.
Ia menegaskan DPRD telah menerima dan memahami aspirasi para jagal serta pedagang daging sapi. Bahkan, DPRD diminta menandatangani tuntutan massa sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Kami ini pelayan rakyat. Apa yang diperjuangkan rakyat tentu harus kami dengarkan. Tapi kami juga memastikan, apakah kebijakan relokasi ini sudah final atau masih ada ruang dialog,” katanya.
Mas Toni memastikan DPRD akan memfasilitasi pertemuan terbuka antara Pemerintah Kota Surabaya, pengelola RPH, dan para jagal guna mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Ia menekankan hubungan RPH dan jagal merupakan satu ekosistem yang saling bergantung.
“RPH dan jagal itu hubungan mutualisme, tidak bisa dipisahkan. Targetnya jelas, ada solusi bersama tanpa mengganggu pasokan daging di Surabaya dan daerah lain,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan jagal sapi, Abdullah Mansyurr, mengatakan aksi tersebut merupakan gerakan kolektif jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya. Mereka menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Surabaya, yakni pembatalan relokasi RPH Pegirian dan pencabutan surat edaran pendaftaran pemindahan.
Menurut Abdullah, para jagal tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan relokasi. Lokasi RPH Tambak Osowilangun dinilai terlalu jauh dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius.
“Kalau ini dipaksakan, ribuan orang bisa terdampak. Biaya transportasi, tempat tinggal, hingga operasional akan membengkak. Banyak yang akhirnya memilih berhenti bekerja,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan terbitnya surat edaran pendaftaran relokasi yang dinilai bertentangan dengan janji DPRD untuk kembali memfasilitasi audiensi.
“Kami kaget. Katanya mau dicarikan solusi, tapi justru keluar surat edaran untuk pindah. Itu sangat mengecewakan,” katanya.
Abdullah menegaskan hingga kini tidak satu pun jagal mendaftar untuk relokasi. Sebagai bentuk tekanan, para jagal mengancam menghentikan suplai daging sapi sampai tuntutan mereka dipenuhi.
“Mulai hari ini suplai daging kami hentikan. Ini alarm bagi pemerintah kota, provinsi, hingga pusat, karena RPH Pegirian merupakan pemasok terbesar,” tandasnya.
Dalam pantauan Headline Jatim di lokasi, pendemo membawa tiga ekor sapi yang didalam truck dan satu ekor sapi besar ditunggangi oleh salah satu massa aksi. Disertai puluhan banner dengan kalimat penolakan, massa aksi menggunakan dua mobil komando beserta pengeras suara melontarkan kata-kata protes atas pemindahan RPH Pegirian.
Diketahui, RPH Pegirian menaungi sekitar 35 hingga 50 jagal yang menyuplai daging sapi ke pasar tradisional, pusat perbelanjaan, rumah sakit, pelaku UMKM, serta sejumlah wilayah di Jawa Timur. Massa memastikan aksi mogok dan demonstrasi akan terus berlanjut jika tidak ada keputusan tegas dari Pemkot Surabaya maupun Komisi B DPRD.
