Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh aparatur peradilan. (Istimewa)
Surabaya, Headlinejatim.com– Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya mengawali tahun 2026 dengan menegaskan sikap nol toleransi terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komitmen ini diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh aparatur peradilan di Aula Lantai 3 PT Surabaya, Senin (6/1/2026).
Langkah ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan deklarasi nyata bahwa perang terhadap KKN merupakan prinsip kerja utama di lingkungan peradilan Jawa Timur.
Usai penandatanganan, seluruh aparatur menerima pembinaan langsung dari Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (WKPT). Dalam arahannya, pimpinan menekankan bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan fungsi peradilan.
“Integritas adalah fondasi utama. Tanpa integritas yang kuat, profesionalisme dan keadilan yang hakiki tidak akan pernah tercapai,” tegas Ketua PT Surabaya.
Pakta Integritas tersebut mewajibkan seluruh aparatur untuk bekerja ketat sesuai aturan, menjunjung tinggi kode etik, serta menutup rapat celah penyimpangan maupun konflik kepentingan.
Penegasan sikap anti-KKN ini juga dilakukan sebagai langkah persiapan menyongsong berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada tahun 2026. PT Surabaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik transaksional.
Aparatur peradilan diminta untuk lebih proaktif dalam memberikan pelayanan yang bersih, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap institusi hukum yang semakin tinggi.
Pimpinan PT Surabaya mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat solidaritas melalui prinsip kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Prinsip ini diyakini menjadi benteng terkuat dalam mencegah godaan praktik KKN di lingkungan kerja.
Melalui momentum ini, PT Surabaya optimistis dapat terus membangun kepercayaan publik sebagai lembaga peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa di mata masyarakat.
