GRESIK, headlinejatim.com– Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, Polres Gresik mematangkan strategi pengamanan lalu lintas dengan fokus pada pemetaan titik-titik rawan di wilayah Kabupaten Gresik. Langkah ini sekaligus menjadi persiapan Operasi Zebra Semeru 2025 dan penguatan menjelang Operasi Lilin Semeru yang akan mengamankan puncak arus liburan akhir tahun.
Persiapan tersebut dibahas dalam Latihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Zebra Semeru 2025 yang dipimpin Kabag Ops Polres Gresik, Kompol Yusis Budi Krismanto, di Rupatama Sarya Arya Racana, Mapolres Gresik, Jumat pagi (14/11). Kegiatan ini melibatkan 40 personel lintas fungsi untuk memperkuat pemahaman terkait strategi pengamanan dan penanganan jalur rawan.
Kompol Yusis menegaskan bahwa pemetaan titik rawan menjadi kunci dalam menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Beberapa lokasi prioritas antara lain jalur arteri, Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), pasar tumpah, terminal bayangan, kawasan wisata, hingga pintu tol.
“Penindakan akan menargetkan pelanggaran kasat mata seperti penggunaan ponsel saat berkendara, melawan arus, kecepatan berlebih, tidak memakai helm atau sabuk pengaman, kendaraan ODOL, dan knalpot brong,” terangnya.
Ia juga menekankan agar seluruh personel menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan maksimal. Pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) pun dioptimalkan untuk mendukung ketertiban lalu lintas. Strategi ini diharapkan menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Gresik.
KBO Sat Lantas Polres Gresik, Ipda Arif, menambahkan bahwa pengamanan akhir tahun juga memperhatikan kerawanan khusus, seperti balap liar, konvoi perguruan silat atau moge, distribusi bahan berbahaya, hingga pengawalan VIP/VVIP. Kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting agar pengamanan berjalan efektif.
Sementara itu, Kanit IV Sat Intelkam, Ipda Hendry Nurdiansya, menyampaikan bahwa potensi gesekan sosial, fluktuasi ekonomi, dan mobilitas tinggi masyarakat menjelang akhir tahun perlu diantisipasi. Aktivitas publik, termasuk unjuk rasa maupun Pilkades antar waktu, juga menjadi perhatian pihak kepolisian.
