Surabaya, headlinejatim.com— Pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi menuntut pendekatan yang lebih cermat dan kontekstual. Untuk itu, DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota membangun sistem layanan sosial yang adaptif, proaktif, dan berbasis data, terutama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, usai rapat Pansus yang digelar Kamis (19/6/2025). Menurutnya, pandemi telah memperlihatkan ketimpangan dan kerentanan sosial yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional.
“Kita butuh sistem yang tidak hanya reaktif saat krisis, tapi juga proaktif dalam mengantisipasi persoalan sosial. Layanan sosial kita harus didukung oleh data yang real-time dan akurat,” ujar Rio, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Rio menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi data di lingkungan Dinas Sosial Kota Surabaya. Ia mengusulkan pembangunan dashboard pemantauan terpadu di ruang kerja Kepala Dinas Sosial untuk memantau dinamika sosial secara cepat dan responsif.
“Dengan sistem terintegrasi, pemerintah bisa mengambil keputusan lebih tepat dan cepat. Ini penting agar intervensi sosial tidak salah sasaran,” tegas politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Rio juga menyoroti perlunya memperkuat pelatihan kerja bagi warga terdampak PHK, sebagai langkah nyata menjaga ketahanan sosial dan meningkatkan daya saing masyarakat.
Tidak hanya mengandalkan APBD, Rio mendorong pemerintah membuka peluang diversifikasi sumber pendanaan untuk program-program sosial. Salah satu skema yang diusulkan adalah crowdfunding sosial, yakni penggalangan dana publik yang dikelola secara transparan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.
“Warga Surabaya banyak yang ingin terlibat dan membantu. Tinggal bagaimana pemkot memfasilitasi lewat platform yang akuntabel dan mudah diakses,” katanya.
Dalam pelaksanaan program, Rio menegaskan perlunya menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up. Ia menilai bahwa pelibatan masyarakat sejak perencanaan akan menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kebijakan yang lahir dari aspirasi warga akan lebih kuat. Pemerintah harus membuka ruang inisiatif dan tidak bekerja sendirian,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk komunitas, dunia usaha, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk aktif berperan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) atau kemitraan strategis.
“Kalau kolaborasi ini terbangun, pengentasan kemiskinan bukan sekadar slogan. Tapi kerja nyata yang dirasakan langsung oleh warga,” ujar Rio.
Pansus RPJMD saat ini tengah menyusun draf akhir dokumen strategis lima tahunan yang akan menjadi arah pembangunan Kota Surabaya ke depan. Rio memastikan, aspek sosial akan menjadi prioritas utama, sejajar dengan sektor infrastruktur dan ekonomi.
“Keberhasilan kota bukan diukur dari tinggi gedungnya, tapi dari seberapa kuat warganya berdiri dalam menghadapi tantangan. Itu dimulai dari layanan sosial yang manusiawi, cerdas, dan inklusif,” pungkasnya.
