MADINAH, headlinejatim.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menambah anggaran bantuan sosial sebesar Rp43,19 miliar.
Tambahan ini dialokasikan untuk memperluas lima program bansos strategis yang dikelola Dinas Sosial Jatim. Dampaknya, sebanyak 24.138 warga dari berbagai daerah di Jawa Timur akan menjadi penerima manfaat baru, yang sebelumnya belum terjangkau program-program tersebut.
“Negara harus hadir nyata dengan jaring pengaman sosial yang inklusif, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal,” tegas Khofifah dari Madinah, Rabu (12/6), saat menyampaikan keterangan resmi.
Pemprov Jatim memperluas program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan menambahkan 1.000 keluarga penerima manfaat di 26 kabupaten/kota. Dengan perluasan ini, jumlah penerima ASPD meningkat dari 4.000 menjadi 5.000 KPM, dan anggaran bertambah Rp1,8 miliar. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan Rp1,8 juta yang dicairkan dalam dua tahap.
Program PKH Plus untuk lansia juga diperluas dengan menyasar tambahan 10.000 lansia di 10 kabupaten/kota. Sebelumnya, program ini telah mencakup 50.000 lansia dengan anggaran Rp100 miliar. Kini, total penerima menjadi 60.000 orang dengan anggaran naik menjadi Rp115 miliar. Setiap lansia dalam perluasan ini akan menerima Rp1,5 juta dalam tiga tahap pencairan.
Pemprov Jatim turut memperluas Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE) dengan menambah 10.000 keluarga penerima manfaat di 14 kabupaten/kota. Bantuan berupa modal usaha sebesar Rp1,5 juta diberikan kepada masing-masing penerima. Dengan tambahan ini, program KE kini menjangkau 33.000 KPM, naik dari sebelumnya 23.000, dan total anggaran meningkat menjadi Rp49,5 miliar.
Perluasan juga dilakukan pada Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri (KIP Putri Jawara). Sebanyak 1.980 perempuan dari 12 kabupaten/kota akan menerima bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta. Sebelumnya program ini hanya mencakup 1.610 penerima. Dengan penambahan tersebut, jumlah total penerima menjadi 3.590 perempuan, dan anggaran meningkat menjadi Rp10,77 miliar.
Di sisi lain, Pemprov juga meningkatkan bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 1.158 warga tambahan di berbagai daerah akan menerima bantuan, mulai dari kursi roda, tongkat adaptif, walker, hingga alat bantu dengar. Jumlah total penerima menjadi 2.068 orang, dengan anggaran keseluruhan Rp9,75 miliar.
Khofifah menyebut perluasan ini bukan semata soal anggaran dan jumlah penerima, melainkan bagian dari strategi pembangunan inklusif yang menekankan keadilan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga rentan yang tertinggal. Bantuan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat,” tegasnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap langkah ini dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat, sekaligus menjadi fondasi menuju Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan inklusif.
