SURABAYA, headlinejatim.com — DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (10/6/2025), membahas dua agenda strategis yang akan menentukan arah pembangunan Kota Pahlawan ke depan: perubahan status Kebun Binatang Surabaya (KBS) menjadi Perusahaan Umum Daerah, serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Rapat yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Hj. Laila Mufidah itu dihadiri 35 anggota dewan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan jajaran OPD terkait. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum, memperlihatkan semangat transparansi yang dijunjung lembaga legislatif kota.
“Rapat ini merupakan kelanjutan dari paripurna sebelumnya, menindaklanjuti pemandangan umum fraksi terhadap dua Raperda penting. Hari ini Wali Kota menyampaikan jawabannya, dan kami tetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Hj. Laila dalam pengantar rapat.
KBS Disiapkan Jadi Lembaga Konservasi Profesional dan Atraktif
Dalam tanggapannya, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan bahwa transformasi KBS menjadi Perumda bukan sekadar perubahan status kelembagaan, tetapi langkah serius untuk menjadikan KBS sebagai lembaga konservasi modern yang profesional, berorientasi wisata edukatif, dan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan.
“KBS harus naik kelas, bukan sekadar tempat wisata tapi juga ikon kota yang terhubung dengan UMKM lokal dan transportasi publik. Konektivitas dengan Terminal Joyoboyo, terowongan pejalan kaki, hingga parkir harus kita benahi,” tegas Eri.
Tak hanya infrastruktur, ia juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat sekitar, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, pengelolaan aset daerah seperti KBS harus membuka peluang ekonomi nyata, bukan sekadar menyiapkan lapak.
Terkait Raperda RPJMD 2025–2029, Eri mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Ia menyebut, dokumen perencanaan lima tahunan ini harus realistis dan berdasar pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar target angka.
“Kami sependapat bahwa pembangunan ke depan harus fokus pada pelayanan publik dan infrastruktur strategis. Kritik dan saran dari DPRD sangat berharga karena mewakili suara warga Surabaya,” kata Eri.
Ia juga menyebut sejumlah program prioritas sudah mulai berjalan, termasuk sistem subsidi tiket masuk KBS untuk warga ber-KTP Surabaya agar tetap inklusif dan ramah keluarga.
Sekretaris DPRD Surabaya Musdig Ali Suhudi membacakan keputusan resmi pembentukan dua Pansus, masing-masing untuk Raperda KBS dan RPJMD. Pansus terdiri dari 10 anggota lintas fraksi, termasuk Haji Muhammad Faris Afif, Muhammad Machmud, Baktiono, Buji Leksono, dan Bagas Imam Waluyo.
“Masa kerja Pansus ditetapkan selama 60 hari. Laporan final harus diserahkan maksimal tujuh hari sebelum masa kerja berakhir. Pimpinan pansus akan dipilih internal,” jelas Musdig.
Pembentukan Pansus ini menandai dimulainya pembahasan teknis dan strategis yang diharapkan melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, komunitas lingkungan, dan pelaku usaha lokal.
Kesepahaman Legislatif–Eksekutif, Momentum Tata Ulang Arah Kota
Paripurna ini menjadi cermin harmonisasi antara Pemkot dan DPRD dalam merumuskan kebijakan jangka menengah. Sorotan terhadap KBS dan RPJMD menunjukkan keseriusan kota dalam menyusun kebijakan yang inklusif, progresif, dan berbasis data.
“Kami ingin pembangunan Surabaya bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Harus menyentuh masyarakat paling bawah dan menjawab kebutuhan masa depan,” tegas Eri.
Dengan dimulainya kerja Pansus, publik menanti keputusan-keputusan penting yang akan membawa wajah baru bagi Surabaya: baik dalam pengelolaan aset wisata seperti KBS, maupun dalam cetak biru pembangunan kota selama lima tahun ke depan.
