Surabaya, headlinejatim.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim. Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, turut hadir Plt Gubernur Emil Elestianto Dardak serta jajaran pimpinan dewan.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Siadi, menekankan bahwa pelaksanaan anggaran harus tidak sekadar akuntabel secara administratif, tetapi juga memberikan dampak konkret bagi masyarakat Jawa Timur. Fraksi Golkar juga menyampaikan persetujuan terhadap penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, namun dengan sejumlah catatan strategis sebagai bahan perbaikan.
Kinerja OPD Disorot, Efisiensi Belum Merata
Komisi A DPRD Jatim menyoroti kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja yang dinilai belum maksimal. Meski rerata serapan anggaran mencapai lebih dari 94 persen, tiga OPD: BKD, BRIDA, dan Biro OTODA, masih tertinggal dengan serapan sekitar 91 persen.
Di sisi lain, Setwan berhasil mencatat efisiensi hingga Rp66,95 miliar, sementara Bakesbangpol menyisakan efisiensi sebesar Rp11,4 miliar. Namun Fraksi Golkar mengingatkan, efisiensi jangan sampai menjadi alasan tidak tercapainya target program.
Dorongan Penguatan Ekonomi Produktif dan Kedaulatan Pangan
Komisi B menggarisbawahi pentingnya peningkatan belanja untuk sektor ekonomi produktif. Mereka mengusulkan agar minimal 10 persen dari total APBD dialokasikan untuk sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, peran Perum Bulog diminta lebih aktif dalam menyerap hasil panen, dan optimalisasi program dana bergulir juga ditekankan.
Komisi ini juga mendesak peningkatan kapasitas logistik dan misi dagang, terutama ke wilayah Indonesia Timur.
Komisi C menyoroti pengelolaan aset daerah yang belum optimal. Temuan BPK menunjukkan masih lemahnya pencatatan dan pemanfaatan aset, yang berdampak pada tidak maksimalnya pendapatan daerah. Evaluasi terhadap kinerja BUMD juga menjadi fokus, mengingat masih ada BUMD dengan hasil kinerja di bawah ekspektasi.
Fraksi Golkar meminta agar forum RUPS dijadikan ruang penguatan tata kelola dan mencegah potensi fraud.
Komisi D menekankan bahwa pendekatan pembangunan harus lebih menyentuh persoalan mendasar seperti ketimpangan wilayah, indeks kemiskinan, hingga IPM. Selain pembangunan fisik, percepatan pemulihan pascabencana dan kesiapan menghadapi musim kering melalui penyediaan air irigasi juga menjadi perhatian.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Komisi E menyampaikan bahwa skema BPOPP belum sepenuhnya responsif. Fraksi Golkar mendorong penguatan link and match antara pendidikan dan dunia kerja melalui pendidikan vokasi dan optimalisasi BLK.
Dalam bidang kesehatan, penerapan sistem sister hospital dan manajemen terpadu diusulkan untuk memperluas akses pelayanan. Meski angka kemiskinan menurun ke satu digit, angka kemiskinan ekstrem di Jatim masih 14,7 persen dan perlu intervensi serius.
Dalam pidatonya, Fraksi Golkar menyampaikan empat catatan penting:
Besarnya Silpa Jangan Dianggap Prestasi
Keberhasilan efisiensi anggaran tidak boleh menghasilkan Silpa besar secara terus-menerus. Fraksi Golkar menilai, perencanaan anggaran perlu disusun lebih realistis dan tidak terkesan defisit semu.
Efisiensi Harus Selektif
Dalam konteks Undang-Undang HKPD, efisiensi harus diarahkan pada belanja administratif, bukan pada program prioritas publik.
Dukungan terhadap Program Nasional
Pemprov Jatim diminta mendukung penuh program-program nasional seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Kedaulatan Pangan, dan pendidikan gratis hingga tingkat SLTA.
Golkar mendorong akses permodalan yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan sektor pertanian-perikanan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mencegah fraud di sektor keuangan daerah.
Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap kinerja BUMD, terutama yang mendapat penilaian “B”. PT Jatim Grha Utama (JGU) menjadi salah satu BUMD yang diminta segera menyampaikan laporan kinerja secara transparan.
“Roda organisasi BUMD akan berjalan lebih optimal apabila direksi dan komisaris yang telah diseleksi segera ditetapkan secara definitif,” ujar Siadi.
Fraksi Golkar mengakhiri pandangan akhirnya dengan menegaskan komitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan secara kritis namun konstruktif demi kemajuan Jawa Timur.
