Surabaya, headlinejatim.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Namun, persetujuan tersebut disertai sembilan catatan strategis yang mencerminkan sikap kritis dan konstruktif terhadap kinerja Pemprov Jatim.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Gerindra menyetujui Raperda ini menjadi Perda. Tapi kami menegaskan agar seluruh masukan kami ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra, Eko Wahyudi, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/6/2025).
Ruang Fiskal Terancam, Aset Daerah Harus Lebih Produktif
Fraksi Gerindra menyoroti adanya ancaman penurunan ruang fiskal daerah akibat penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Meski pendapatan daerah tahun ini melampaui target, kondisi ini dinilai belum menjamin stabilitas fiskal jangka panjang.
“Aset daerah harus dikelola lebih produktif, tidak hanya menjadi catatan administratif. Temuan BPK harus segera ditindaklanjuti,” tegas Eko.
Kinerja BUMD Dinilai Belum Maksimal, Audit Independen Diusulkan
Fraksi Gerindra menyampaikan kritik tajam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih dinilai minim terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi menyeluruh bahkan audit independen disarankan, terutama untuk BUMD strategis seperti PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih.
“BUMD tak bisa terus jadi beban fiskal. Harus ada reformasi menyeluruh dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Keadilan Anggaran dan Indeks Theil Belum Tercapai
Pemerataan pembangunan juga jadi sorotan. Fraksi Gerindra menilai anggaran saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah, sebagaimana tercermin dari belum tercapainya target Indeks Theil.
“Maka, penyusunan anggaran ke depan harus lebih berpihak pada keadilan spasial,” kata Eko yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim.
Belanja Wajib Kurang Efektif, DBHCHT Diminta Fokus ke Pencegahan
Dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, efektivitas belanja dinilai belum optimal. Belanja kesehatan misalnya, terlalu terfokus pada layanan kuratif. Gerindra mendorong penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diarahkan untuk program preventif dan promotif guna memperkuat cakupan layanan kesehatan semesta (Universal Health Coverage).
RSUD Harus Solid Secara Finansial
Fraksi Gerindra juga mengkritisi rendahnya kemandirian fiskal sejumlah BLUD RSUD di Jawa Timur. Mereka mengusulkan agar rumah sakit dengan surplus signifikan bisa membantu RSUD yang masih tertinggal.
“Ini soal solidaritas layanan kesehatan. Bukan hanya soal angka,” tandas Eko.
Belanja Sektor Primer Perlu Ditingkatkan
Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dinilai masih kekurangan dukungan anggaran. Fraksi Gerindra mendorong agar setidaknya 10 persen dari total APBD dialokasikan untuk sektor primer demi menjamin ketahanan pangan dan memberdayakan pelaku UMKM.
SILPA Tinggi Dinilai Cermin Deviasi Perencanaan
Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2024 juga dikritisi. Gerindra menilai hal ini mencerminkan deviasi antara rencana dan pelaksanaan anggaran.
“Penggunaan SILPA harus difokuskan untuk program kerakyatan, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat miskin,” tegas Eko.
Serius Kawal Tata Kelola Keuangan Daerah
Gerindra menutup pandangannya dengan harapan agar seluruh catatan strategis ini menjadi bahan evaluasi nyata dan mendorong penyempurnaan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan.
