Jakarta, headlinejatim.com— Pemerintah resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai peta jalan kelistrikan nasional satu dekade ke depan. PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam menjalankan rencana ambisius ini yang tak hanya menyasar transisi energi, tetapi juga berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan penguatan ekonomi mikro di seluruh penjuru negeri.
RUPTL tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5). Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan bahwa RUPTL kali ini dirancang untuk mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun kedaulatan energi berbasis potensi dalam negeri.
“Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran menjadikan kedaulatan dan transisi energi sebagai agenda strategis. RUPTL ini menjadi instrumen utama untuk mengimplementasikan ketersediaan kelistrikan nasional,” tegas Bahlil.
Tak hanya fokus pada penyediaan listrik, RUPTL ini juga diarahkan untuk memberi dampak langsung pada perekonomian. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi mikro.
Secara keseluruhan, RUPTL 2025–2034 berpotensi mendatangkan investasi senilai Rp2.967,4 triliun. Investasi ini terbagi ke dalam sejumlah sektor utama, yakni pembangkitan (Rp2.133,7 triliun), penyaluran (Rp565,3 triliun), serta distribusi dan pengembangan listrik desa (Rp268,4 triliun).
“Proyek-proyek yang tertuang dalam RUPTL akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan Produk Domestik Bruto,” kata Bahlil.
Lebih dari itu, RUPTL ini diproyeksikan membuka 1,7 juta lapangan kerja baru. Rinciannya, sekitar 836 ribu tenaga kerja akan terserap di sektor pembangkitan, sedangkan sisanya—sekitar 881 ribu—akan bekerja di sektor transmisi dan gardu induk. Sebanyak 91 persen dari total tenaga kerja ini masuk dalam kategori green jobs, yang mendukung arah pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
“Dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, RUPTL ini diharapkan ikut meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menurunkan angka pengangguran,” tambah Bahlil.
Aspek pemerataan juga menjadi perhatian. Melalui program Listrik Desa (Lisdes), PLN menargetkan dapat menyambungkan listrik ke 780 ribu rumah tangga di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kehadiran listrik ini diharapkan mampu menghidupkan aktivitas usaha mikro dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Menyambut mandat tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjalankan RUPTL dengan optimal, seraya memperkuat kontribusi PLN terhadap pembangunan ekonomi dan agenda transisi energi.
“Kami tidak hanya menjalankan amanat transisi energi dan komitmen terhadap Paris Agreement menuju Net Zero Emissions. RUPTL ini juga merupakan wujud nyata PLN dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, membuka lapangan kerja hijau, dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” tutur Darmawan.
Dengan arah kebijakan yang menyentuh sektor energi, ekonomi, dan sosial sekaligus, RUPTL 2025–2034 diyakini akan menjadi motor penggerak pembangunan nasional menuju masa depan yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan merata.
