SURABAYA, headlinejatim.com— Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Jatim untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh kepala PD Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis malam (22/5).
“Kita bukan hanya bekerja untuk memenuhi target kinerja atau angka serapan. Tujuan utama kita adalah mencerdaskan dan memakmurkan masyarakat, terutama di desa-desa,” ujar Khofifah.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan bukan hanya angka-angka administratif, tetapi seberapa besar dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah pemerataan kesejahteraan yang bisa diukur melalui gini ratio dan indeks Theil.
Program Prioritas: Fokus pada Tiga Program Unggulan
Khofifah menegaskan tiga program utama yang harus segera dipercepat pelaksanaannya, yaitu:
1. Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih)
Hingga 21 Mei 2025, sudah terbentuk 5.597 koperasi dari target 8.501. Koperasi ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa.
2. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program ini sudah menjangkau 240.277 siswa melalui 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Pemprov juga tengah memperkuat pengawasan dan efektivitas pelaksanaannya.
3. Sekolah Rakyat (SR)
Telah dibangun 12 lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama. Di antaranya di UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal.
Khofifah mencontohkan pentingnya kerja sama antar-dinas. Misalnya, Dinas Perkebunan perlu bersinergi dengan perbankan dan Kementerian Koordinator Perekonomian agar petani tebu bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Begitu juga dengan pembangunan desa wisata atau sektor pertanian yang tidak akan berkembang tanpa akses jalan yang memadai. Untuk itu, Dinas PU Bina Marga juga diminta turun tangan memperbaiki infrastruktur desa.
Dalam hal penanganan stunting, Gubernur meminta Dinas Kesehatan bekerja sama dengan kader PKK dan posyandu agar penanganan bisa lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kalau seluruh dinas dan unit saling mendukung, kita bisa mempercepat penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antara kota dan desa,” kata Khofifah.
Khofifah juga menyinggung realisasi anggaran Pemprov Jatim. Hingga 21 Mei 2025, pendapatan daerah baru mencapai 35,05% atau sekitar Rp9,9 triliun. Sementara itu, belanja daerah baru mencapai 22,86% atau sekitar Rp6,87 triliun.
“Saya minta percepatan realisasi, terutama untuk program-program strategis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Khofifah menekankan bahwa pembangunan di Jawa Timur harus terukur, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tiga program unggulan seperti Kopdes Merah Putih, MBG, dan Sekolah Rakyat adalah bagian dari ikhtiar itu.
“Koperasi Merah Putih hadir untuk menguatkan ekonomi desa. MBG membantu mengurangi stunting, dan Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan inklusif. Semua ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah rakyat,” tutupnya.
