Jakarta, headlinejatim.com– Kota Surabaya kembali mencetak prestasi. Kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dipercaya menjadi pilot project nasional integrasi data pembangunan melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah ini menandai komitmen kuat Pemkot Surabaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kerja sama trilateral ini ditandai dengan penandatanganan MoU di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (21/5/2025), dan mencakup berbagai aspek penting: mulai dari penyediaan dan pemanfaatan data, pertukaran informasi statistik pembangunan daerah, hingga pengembangan sistem serta peningkatan kapasitas SDM.
Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Ia menyebut langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai terobosan yang layak dijadikan model nasional.
“Kepemimpinan Pak Eri luar biasa. Model kerja sama yang ia tawarkan dari Surabaya bisa diterapkan di daerah lain. Kami akan dukung penuh,” ujar Tito.
Lebih jauh, Tito menyebut bahwa selama ini persoalan tumpang tindih data kerap menghambat efektivitas kebijakan. Maka dari itu, integrasi data antarlembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, langkah ini berangkat dari kebutuhan akan satu data kemiskinan yang valid. Ia mengaku, usai rapat dengan Kementerian Perumahan, pihaknya langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan BPS.
“BPS sampai terkejut dengan detail data kami. Di Surabaya, kami sudah bisa petakan jumlah rumah, kepala keluarga, bahkan status tempat tinggal warga secara real time sampai tingkat RW,” terang Eri.
Pemkot Surabaya menargetkan, dalam waktu satu bulan, integrasi data ini sudah rampung dan siap dijadikan contoh nasional. Bahkan, Mendagri dan Menteri Bappenas berencana mengundang seluruh kepala daerah ke Surabaya untuk menyaksikan hasil nyatanya.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga menyampaikan apresiasinya atas kesiapan dan respons cepat Pemkot Surabaya. Ia menegaskan bahwa data sosial ekonomi nasional akan terus diperbarui melalui sensus, survei, dan validasi langsung di lapangan, yang melibatkan berbagai pihak termasuk Dukcapil.
“Kami ingin menghasilkan data yang tidak hanya berkualitas, tapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kebijakan nasional,” jelas Amalia.
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis bukti nyata. Surabaya membuktikan bahwa kemajuan kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga kemampuan memimpin dengan data.
