Bantah Tuduhan Pemkot Surabaya, Mauli Fikr Siap Adu Data Soal Anggaran Pendidikan

Surabaya, headlinejatim.com – Praktisi anggaran dan Direktur Intrapublik, Mauli Fikr, buka suara menanggapi tuduhan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menyebut konten videonya menyesatkan. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram-nya, @maulifikr, Mauli menyebut alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2025 hanya mencapai 19 persen. Klaim ini langsung dibantah Pemkot, yang menyatakan realisasi belanja fungsi pendidikan sudah 20,96 persen.

Namun Mauli bersikeras, data yang ia sampaikan bersumber dari dokumen resmi, yakni Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025, khususnya Lampiran V.

Read More

“Saya tidak menyebarkan informasi sesat. Perda menyebutkan secara eksplisit bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan hanya 19,37 persen dari total APBD. Kalau Pemkot mengklaim di atas 20 persen, tunjukkan dasarnya. Saya pegang produk hukum,” tegas Mauli saat dihubungi selalu.id, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, klaim yang menyebut kontennya menyesatkan terlalu reaktif dan cenderung mengabaikan substansi kritik. Ia menilai Pemkot seharusnya membuka ruang diskusi, bukan menyerang balik.

Mauli juga mengkritik penggunaan sistem internal seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai dasar perhitungan, yang menurutnya tidak memiliki kekuatan hukum sebesar Perda.

“Perda itu produk hukum. SIPD bukan acuan legal tertinggi. Silakan adu data, secara terbuka, agar publik tahu mana yang lebih kredibel,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan definisi fungsi pendidikan yang dinilainya terlalu luas dan rawan disalahartikan.

“Jangan semua yang menyentuh pendidikan langsung diklaim sebagai anggaran fungsi pendidikan. Harus dilihat konteks, relevansi, dan tujuan anggarannya,” jelasnya.

Mauli menegaskan, video yang ia unggah bukan bentuk provokasi, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan dana rakyat.

“Mandatory spending untuk sektor pendidikan dan kesehatan itu uang rakyat. Sudah semestinya dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel,” imbuhnya.

Ia juga mengajak Pemkot untuk membuka data secara jernih dan mengedepankan prinsip tata kelola yang sehat.

“Ini bukan soal ego, tapi soal masa depan Surabaya. Mari kita buka datanya bersama, bukan saling membungkam kritik,” pungkas Mauli.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya merilis bantahan atas video tersebut, menyebut alokasi belanja fungsi pendidikan di APBD 2025 telah mencapai Rp2,588 triliun atau setara 20,96 persen dari total anggaran sebesar Rp12,3 triliun.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *