headlinejatim.com — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur memberikan sinyal tegas kepada pemerintah provinsi agar tidak menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai dokumen normatif belaka. Dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (14/5/2025), juru bicara Fraksi Gerindra, Hartono, menyampaikan serangkaian kritik konstruktif dan tuntutan konkret agar RPJMD benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara terukur dan progresif.
Hartono mengawali dengan mengapresiasi keselarasan RPJMD dengan arah kebijakan nasional, baik dalam RPJMN 2025–2029 maupun visi besar RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas. Namun ia menggarisbawahi, keselarasan ini tidak boleh berhenti pada tataran administratif, melainkan harus diterjemahkan dalam strategi daerah yang menyasar langsung problem dan potensi Jawa Timur. “Kemajuan yang dikejar harus betul-betul dirasakan seluruh masyarakat. Ini menjadi poin penting bagi kami,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menyoroti empat aspek krusial yang dianggap masih perlu dipertajam dalam RPJMD: arah visi dan misi pembangunan, strategi implementasi, identifikasi isu strategis daerah, serta kebijakan keuangan dan inovasi pendanaan. Hartono menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor, percepatan transformasi digital dan ekonomi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah, utamanya di kawasan selatan dan tapal kuda yang selama ini kurang tersentuh.
Tak hanya menyoroti tantangan, Gerindra juga membawa sejumlah solusi. Fraksi ini mendorong strategi penguatan ekonomi bernilai tambah tinggi melalui pengembangan hilirisasi sektor unggulan, membangun kolaborasi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, serta membuka opsi pendanaan kreatif seperti green bond, blended finance, hingga skema kemitraan pemerintah-swasta yang efektif dan transparan.
Gerindra mengingatkan bahwa RPJMD adalah pijakan utama pembangunan lima tahun ke depan. Jika tidak disusun secara tajam dan responsif terhadap dinamika global maupun kebutuhan lokal, maka Jawa Timur bisa kehilangan momentum emasnya. “Keseluruhan catatan ini kami tujukan agar RPJMD tidak hanya sejalan dengan kebijakan nasional, tapi juga mampu menguatkan posisi strategis Jawa Timur secara regional dan global,” tandas Hartono.
Fraksi Gerindra berharap pandangan ini tak hanya menjadi formalitas dalam sidang, melainkan menjadi masukan serius yang dibahas mendalam dalam proses finalisasi RPJMD.
