Samarinda, headlinejatim.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di seluruh wilayah Jawa Timur. Ia menilai keberhasilan tersebut bukan hanya terletak pada kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara, tetapi juga pada pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.
Saat menerima audiensi KPU dan Bawaslu Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Gubernur Khofifah menyambut baik laporan pengembalian sisa anggaran penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024 yang mencapai total Rp162,902 miliar. Dana tersebut merupakan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) dari hibah yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur melalui APBD.
KPU Jatim diketahui mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp127,62 miliar dari total hibah Rp845 miliar yang telah dialokasikan. Sementara itu, Bawaslu Jatim mengembalikan sisa dana sebesar Rp35,27 miliar dari total hibah Rp111,35 miliar. Pengembalian ini dilakukan sesuai ketentuan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), yakni paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon.
Menurut Gubernur Khofifah, langkah KPU dan Bawaslu Jatim tersebut mencerminkan tata kelola yang akuntabel dan patuh pada prinsip efisiensi anggaran negara. Ia menegaskan bahwa nilai lebih dari sebuah pesta demokrasi tidak hanya dinilai dari proses pemilihannya, tetapi juga dari bagaimana penyelenggara menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap tahap pelaksanaannya.
Pilkada 2024 yang dilaksanakan serentak di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dinilai berlangsung kondusif berkat peran besar seluruh penyelenggara pemilu. Mulai dari petugas TPS hingga tingkat provinsi, serta pengawas di berbagai level, menunjukkan kerja keras dan koordinasi yang solid.
Khofifah menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPD, hingga PTPS. Ia menyebut dedikasi mereka sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal.
Dalam pernyataannya, Khofifah juga menekankan pentingnya kesinambungan peran KPU dan Bawaslu Jatim dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam bidang pendidikan politik kepada masyarakat. Meski tahapan pilkada telah usai, tugas-tugas kelembagaan tetap berjalan untuk memperkuat fondasi demokrasi yang partisipatif dan berintegritas.
Gubernur berharap kolaborasi yang konstruktif antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah terus terjalin, demi mendorong terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Jawa Timur.
