headlinejatim.com —Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin memantapkan langkah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem. Bersama Kementerian Sosial RI, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan optimisme tinggi bahwa dengan sinergi seluruh elemen sosial, Jatim bisa mencapai target ambisius: kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum turun di bawah lima persen pada 2029. Keyakinan itu disampaikannya dalam Dialog Pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5).
Menurut Khofifah, arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: kemiskinan ekstrem harus diberantas dengan melibatkan seluruh kekuatan di masyarakat. Pilar-pilar sosial seperti SDM PKH, TKSK, Tagana, Karang Taruna, PSM, hingga pelopor perdamaian adalah ujung tombak di lapangan yang langsung bersentuhan dengan warga miskin. Karena itu, mereka tak cukup hanya diandalkan. Mereka harus diperhatikan, disejahterakan, dan diperkuat secara nyata. “Kalau mereka tersenyum, masyarakat yang mereka dampingi juga bisa ikut tersenyum,” ujar Khofifah.
Penguatan itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan konkret. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran besar untuk tali asih, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan operasional para pilar sosial. Tercatat, tali asih untuk TKSK mencapai Rp3,96 miliar, untuk Tagana Rp5,73 miliar, honor pendamping pasung Rp720 juta, bantuan transport PKH Plus Rp12,1 miliar, serta BPJS TKSK dan Tagana sebesar Rp426 juta selama satu tahun. Total ada ribuan orang yang telah mendapatkan penguatan melalui pelatihan, sertifikasi, hingga perlindungan sosial, mulai dari 1.900 Tagana, 666 TKSK, 6.149 Karang Taruna, 5.120 PSM, 166 Pelopor Perdamaian, hingga 3.125 Pendamping PKH.
Tak berhenti di situ, program-program pro rakyat juga terus diperluas. Salah satunya adalah PKH Plus yang menyasar lansia berusia 70 tahun ke atas dengan jumlah penerima mencapai 354.111 orang sejak 2019. Selain itu, program PKH reguler yang sudah berjalan sejak 2007 kini telah menjangkau sekitar 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat di 38 kabupaten/kota. Ke depan, Pemprov Jatim juga tengah menyiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Setiap sekolah akan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Pendidikan disebut Khofifah sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya akurasi data. Menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kini telah digantikan oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), demi memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Tahun ini, anggaran sosial nasional menyentuh Rp504,7 triliun. Jika penyaluran tepat, potensi penghematan bisa mencapai Rp101 hingga 127 triliun. “Bansos itu sementara, tapi pemberdayaan itu sepanjang hayat. Itu prinsip kita sekarang,” tegasnya.
Saifullah juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penyaluran bantuan, termasuk dalam program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa sekolah ini hanya boleh diisi oleh warga dari Desil 1 dan 2 kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, dan tidak boleh ada permainan data.
Menutup acara dengan nuansa haru dan penuh makna, Gubernur Khofifah dan Mensos Saifullah memakaikan sepatu kepada dua calon siswa Sekolah Rakyat: Asila Putri Salsabila dan Ganda Rizki Raditya. Di akhir, Khofifah mengajak seluruh peserta berdiri dan bersholawat bersama, sebagai cara menyelaraskan kerja sosial dan spiritualitas. Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, ia yakin Jawa Timur bisa menjadi provinsi pertama yang menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga ke akar.
