DPRD Jatim Desak Pemprov Akhiri Diskriminasi terhadap Madrasah: “Ini Soal Keadilan Pendidikan”

SURABAYA, headlinejatim.com – Madrasah di Jawa Timur masih diperlakukan sebagai “anak tiri” dalam sistem pendidikan. Fakta ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Jawa Timur bersama Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) dan Asosiasi Guru Madrasah Indonesia (AGMI), Jumat (25/4), yang mendesak adanya perlakuan setara antara madrasah dan sekolah umum.

Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih, menyebut ketimpangan itu nyata dan struktural. “Diskriminasi terhadap madrasah bukan asumsi, tapi fakta. Dari akses bantuan pendidikan, kesejahteraan guru, hingga kecepatan layanan birokrasi, madrasah selalu tertinggal dibanding sekolah umum,” ujarnya.

Read More

Hikmah mengapresiasi langkah PGMI dan AGMI yang secara aktif menyuarakan persoalan ini ke DPRD Jatim. Menurutnya, kesenjangan perlakuan ini harus menjadi perhatian serius Pemprov Jatim karena madrasah juga bagian dari indikator kinerja pendidikan daerah.

“Tidak bisa lagi dinas pendidikan lepas tangan dengan alasan madrasah di bawah Kemenag. Ini soal tanggung jawab kolektif terhadap masa depan pendidikan di Jatim,” tegas politisi PKB itu.

Untuk mengatasi ketimpangan, Komisi E mendorong pertemuan rutin antara Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag setiap semester. Forum ini diharapkan jadi wadah koordinasi strategis dan bukan sekadar formalitas.

Selain itu, Komisi E mendorong pembiayaan program peningkatan kompetensi guru madrasah dari APBD melalui Dinas Pendidikan, termasuk untuk guru BK dan mata pelajaran.

Tak berhenti di level daerah, perjuangan juga diarahkan ke pusat. Salah satunya adalah memperjuangkan akses formasi PPPK untuk guru madrasah swasta, yang hingga kini masih terhambat regulasi ASN.

“Kita pernah berhasil perjuangkan Bantuan Peningkatan Ujian Pendidikan Provinsi (BPUPP) untuk Madrasah Aliyah di tahun 2021. Ini saatnya kita ulang dan perluas,” ujar Hikmah.

Sementara itu, Ketua PGMI Achmad Najiullah berharap Jatim bisa menjadi pelopor dukungan konkret terhadap madrasah. “Basis madrasah dan pesantren itu di Jatim. Sudah waktunya Pemprov hadir secara nyata,” tandasnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *